Jakarta, Owntalk.co.id – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mengintensifkan pelaksanaan berbagai program prioritas guna mewujudkan visi Merdeka Belajar yang telah dicanangkan pemerintah. Program-program prioritas ini mencakup Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan Kurikulum Merdeka.
Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, dalam sebuah diskusi media pada Rabu (25/10), menjelaskan bahwa Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan Kurikulum Merdeka adalah program-program yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketiga program ini diharapkan dapat menggerakkan transformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan karakter dan kompetensi semua siswa di Indonesia.
“Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan Kurikulum Merdeka menjadi motor penggerak untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Mereka adalah program-program prioritas BSKAP Kemendikbudristek yang pada jangka panjangnya akan menciptakan pembelajar seumur hidup,” jelas Anindito.
Menurut Anindito, masing-masing program memainkan peran penting dan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Asesmen Nasional membantu memantau kualitas proses pembelajaran, hasil belajar, dan lingkungan pembelajaran. Hasil dari Asesmen Nasional menjadi alat ukur komprehensif untuk menilai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan.
“Kami berharap mendapat dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan Asesmen Nasional yang berintegritas. Asesmen Nasional bukan untuk mencari yang terbaik, melainkan untuk mengidentifikasi gambaran keseluruhan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat dilakukan di sekolah masing-masing,” tambah Anindito.
Kemendikbudristek saat ini tengah melaksanakan Asesmen Nasional 2023 untuk siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan tingkat setara. Pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap 1 dari 23 hingga 26 Oktober 2023 dan tahap 2 dari 30 Oktober hingga 2 November 2023.
Hasil dari Asesmen Nasional akan menjadi dasar penyusunan Rapor Pendidikan, yang menggabungkan data dari Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan tenaga pendidikan, serta studi pelacakan khusus untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan.
“Rapor Pendidikan menjadi pedoman bagi sekolah, pemerintah daerah, bahkan masyarakat umum untuk bekerjasama dalam merancang strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Indonesia, terutama di masing-masing daerah,” kata Anindito.
Kebijakan prioritas ketiga dari BSKAP adalah Kurikulum Merdeka. Anindito menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan sekolah untuk merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan mereka. Dengan mengadopsi Kurikulum Merdeka, diharapkan Indonesia dapat menciptakan siswa yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.
“Fleksibilitas Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi dan misi mereka, serta kebutuhan belajar siswa. Fleksibilitas ini adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,” ungkapnya.
Hingga saat ini, lebih dari 80% sekolah di Indonesia telah memilih untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Anindito berharap bahwa pada tahun 2024, Kurikulum Merdeka dapat diadopsi di seluruh sekolah.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyediakan buku teks Kurikulum Merdeka yang mencakup ilustrasi visual, sehingga siswa yang masuk ke Kelas 1 Sekolah Dasar tidak merasa tertekan untuk bisa membaca dan menulis sejak awal. Masyarakat dapat mengunduh buku ini secara gratis melalui platform Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) di link https://buku.kemdikbud.go.id/ .
Mark Heyward, Direktur Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), yang merupakan kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia, menunjukkan hasil studi yang menunjukkan adanya pemulihan pembelajaran.
Hasil studi ini menemukan bahwa Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas dalam pengajaran, telah mengakselerasi pemulihan pembelajaran dua kali lebih cepat daripada dibandingkan Kurikulum 2013.
Kami mendukung penuh BSKAP Kemendikbudristek dalam memperkuat implementasi program prioritas untuk mengakselerasi pemulihan pembelajaran pasca COVID-19, termasuk Kurikulum Merdeka. Dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, kami berharap semakin meningkatkan pula semangat satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam belajar mengajar,” ungkap Mark.