Batam, Owntalk.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
Acara ini diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dan berlangsung di HARRIS Hotel Batam Center pada malam Senin (28/8).
Tujuan dari Rakornas ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka mencegah pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, hadir sebagai pembicara utama dalam Rakornas. Ia menyoroti bahwa netralitas ASN adalah persyaratan penting untuk memastikan kelancaran pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Rakornas juga dihadiri oleh Loly Suhenti, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI (melalui zoom), serta La Bayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI.
Acara ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti Walikota Batam M. Rudi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Zulhadril Putra, Ketua Bawaslu Kota Batam Antonius Itolaha Gaho, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Raja Hery Mochrizal, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Dody Sepka Noviandy, serta Inspektur Daerah ST. Irmendas.
Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas ini dan menegaskan kesiapannya untuk mendukung kelancaran pemilu 2024.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya Rakornas ini. Kami senantiasa terbuka untuk berpartisipasi dalam berbagai acara nasional dan regional. Semoga acara ini menjadi kesempatan untuk menjalin silaturahmi dan berkoordinasi, serta bertukar informasi demi mengukuhkan peran dan fungsi kita sebagai pihak yang berkontribusi dalam suksesnya pemilu 2024,” ujar Ansar.
Ansar juga menyoroti pentingnya pemilu dan pilkada 2024 sebagai momen demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk ASN, sangatlah diperlukan.
“Sebagai negara yang mendasarkan kedaulatan pada rakyat, pemilu memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran berbagai pemilu di Indonesia. Dalam mendukung penyelenggaraan pemilu ini, Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp74,5 miliar untuk memperkuat fungsi Bawaslu,” jelasnya.
Ansar menggarisbawahi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Bawaslu dalam sosialisasi kepada ASN. Tujuannya adalah mencegah potensi pelanggaran oleh lebih dari 24 ribu ASN, termasuk ASN instansi vertikal. Ansar berharap agar tingkat kerawanan dapat dikelola dengan baik sehingga pemilu dapat berjalan lancar.
Gubernur Ansar juga menekankan peran sentral Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mengapresiasi kinerjanya.
“Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilu. Pengawasan harus dilakukan di seluruh tahapan. Dengan kerja sama dan doa dari masyarakat, semoga pemilu dapat berjalan dengan baik,” ungkap Ansar.