Batam, Owntalk.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, melakukan penandatanganan kerjasama Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring melalui Aplikasi FMIS yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Keuangan (CMS).
Acara ini juga mencakup sosialisasi dan pengarahan mengenai penerapan Sistem Pencairan Ringkas (SI PANGKAS) melalui SP2D Online dan CMS. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Kota Batam pada hari Kamis (10/8).
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Ketua DPRD Provinsi Kepri, Deputi BI Perwakilan Kepri, Kepala BPKP Kepri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, Sekdaprov Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, serta Kepala OPD Provinsi Kepri dan undangan lainnya.
Ansar mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pentingnya keadilan, keputusan, serta manfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Pemprov Kepri berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi,” ujar Ansar.
Ansar juga menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepri terhadap inovasi elektronifikasi berbasis digital dalam meningkatkan tata kelola keuangan.
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih cepat, efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan.
Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, M.A Suharto, menjelaskan bahwa program Cash Management System (CMS) yang ditawarkan oleh bank tersebut merupakan layanan pengelolaan keuangan modern yang mendukung digitalisasi.
Layanan ini akan membantu percepatan manajemen keuangan, termasuk untuk seluruh OPD Pemerintah Provinsi Kepri.
Kepala BPKP Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi, yang berperan sebagai auditor internal untuk pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, menyampaikan dukungannya terhadap program-program elektronifikasi berbasis digital.
“BPKP terus berinovasi dengan mengembangkan Financial Management Information System (FMIS) untuk tujuan penatausahaan keuangan daerah serta untuk kepentingan pengawasan terhadap mitra pemerintah daerah. Mulai dari audit, reviu, monitoring, evaluasi dan juga pendampingan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, menekankan bahwa penerapan SP2D online dan SI PANGKAS merupakan upaya percepatan dalam pelayanan tata kelola keuangan daerah yang berbasis digital. Ini diharapkan dapat menghasilkan kecepatan, efisiensi, dan ketepatan waktu, terutama dalam transaksi keuangan.
“Perlunya komitmen dasn dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan sistematis dan mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD),” tekan Venni.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah, serta perjanjian kerjasama antara Kepala BKAD Provinsi Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang.
Tidak hanya itu, juga diserahkan laporan pengawasan keuangan semester 1 Pemerintah Provinsi Kepri, yang secara langsung diserahkan oleh Kepala BPKP Provinsi Kepri, Mardianto Arif Rahmadi, kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Acara ini juga diakhiri dengan peluncuran resmi SI PANGKAS oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad.