Jakarta, Owntalk.co.id – Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi prioritas bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menangani krisis di Myanmar.
Menurut pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 di Jakarta pada Rabu (12/7/2023). Menurut Retno, implementasi 5PC harus tetap menjadi fokus ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyuarakan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, penunjukan utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, izin bagi ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta izin bagi utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Retno menyatakan bahwa para pemimpin ASEAN di Phnom Penh telah menyatakan bahwa upaya lain harus mendukung implementasi 5PC.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia telah terlibat dalam lebih dari 110 pendekatan atau pertemuan yang sangat intensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
“Ini adalah upaya yang sangat kompleks dan tidak mudah sama sekali,” kata Retno.
Retno menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan sarana, dan yang terpenting saat ini adalah mendorong dialog antara semua pihak di Myanmar.
Retno menekankan bahwa dialog akan membuka jalan bagi terciptanya solusi politik, dan hanya solusi politik yang dapat menciptakan perdamaian yang langgeng.
“Kami masih sangat prihatin melihat aksi kekerasan yang terus berlanjut dan meningkat di Myanmar,” katanya.
Indonesia juga mengecam penggunaan kekuatan dan kekerasan di Myanmar.
“Indonesia mendesak semua pemangku kepentingan untuk mengecam aksi kekerasan di Myanmar sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan,” katanya.
Selain itu, Indonesia mendorong semua pihak untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar dan memfasilitasi terjadinya dialog.
Menurut Retno, telah ada beberapa kemajuan dalam upaya bantuan kemanusiaan.
Retno berharap bahwa akses bagi Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center) ke orang-orang yang membutuhkan akan diberikan, termasuk di Magway dan Sagaing.
Pada bulan Juni, ASEAN terbagi pendapat ketika pemerintah Thailand mengadakan pertemuan dengan undangan kepada perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikecualikan dari berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021.
Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir karena mereka tidak setuju dengan pertemuan tersebut.
Thailand membenarkan pertemuan tersebut dengan menyatakan bahwa dialog dengan junta Myanmar sangat diperlukan untuk melindungi negaranya yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif setelah junta militer menggulingkan pemerintahan pada 1 Februari 2021.
Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint dan penasihat negara serta Ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.
Sebagai respons terhadap kudeta tersebut, warga Myanmar melakukan demonstrasi besar-besaran menentang junta militer.
Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk menindas warga. ASEAN setuju untuk membatasi aktivitas Myanmar di level politik.
Myanmar tidak diundang untuk menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN selama hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia siap berbicara dengan junta Myanmar mengenai konflik di negara tersebut.
Ini merupakan kesimpulan penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei 2023.