Batam, Owntalk.co.id – Kondisi jalan darurat di kawasan Bukit Timur yang selama ini menjadi akses utama masyarakat menuju dan dari Tanjung Uma kembali menjadi sorotan. Dalam dua hari terakhir, sejumlah kecelakaan dilaporkan terjadi di ruas jalan tersebut akibat kondisi jalan yang dinilai semakin tidak layak dilalui.
Jalan yang saat ini digunakan masyarakat diketahui berada di dalam kawasan lahan milik PT Cahaya Dinamika Harumabadi (CDH). Selain digunakan oleh warga, ruas tersebut juga dilintasi kendaraan proyek sehingga mempercepat kerusakan jalan.
Juru Bicara PT CDH, Kornelis Boli Balawanga, S.H., mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam kurun waktu hampir satu dekade terakhir.
Menurut Kornelis, jalan yang saat ini digunakan masyarakat sejatinya merupakan akses darurat yang berada di dalam Penetapan Lokasi (PL) perusahaan dan dirancang sebagai jalur internal operasional proyek.
“Sudah berulang kali kami menyampaikan kepada BP Batam dan Pemko Batam bahwa jalan existing di Bukit Timur merupakan jalan darurat yang berada di dalam kawasan perusahaan. Seharusnya akses tersebut digunakan untuk kebutuhan internal proyek, namun saat ini justru menjadi jalan umum bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Sebagai solusi jangka panjang, PT CDH mendorong pemerintah segera membuka Row Jalan 35 di wilayah Bukit Timur. Kornelis menilai pembangunan jalan tersebut merupakan langkah paling tepat karena telah sesuai dengan PL yang diterbitkan BP Batam, selaras dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Batam, serta tidak berada di kawasan kampung tua.
Ia mengakui masih terdapat sebagian warga yang menyampaikan keberatan terhadap rencana pembukaan jalan tersebut. Namun menurutnya, persoalan itu dapat diselesaikan melalui sosialisasi yang intensif dan pendekatan persuasif kepada masyarakat terdampak.
“Kami memahami adanya keberatan dari sebagian warga, tetapi persoalan ini tidak boleh terus berlarut-larut. Pemerintah perlu hadir untuk mengurai berbagai kendala yang menghambat penataan kawasan dan pengembangan investasi,” katanya.
Kornelis juga menilai kepastian infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung iklim investasi di Batam. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha membutuhkan dukungan pemerintah agar pembangunan kawasan dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan akses masyarakat.
“Investor sering berada dalam posisi yang sulit. Ketika lahan belum dibangun ada risiko peninjauan kembali, tetapi saat muncul persoalan di lapangan penyelesaiannya kerap memakan waktu lama. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan bagi dunia usaha untuk berkolaborasi secara maksimal dengan pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kornelis berharap BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dapat segera mengambil langkah konkret dengan membuka Row Jalan 35 sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembukaan jalur tersebut akan menjadi solusi permanen bagi akses transportasi masyarakat menuju dan dari Tanjung Uma.
Ia menyebut jumlah bangunan yang terdampak langsung oleh rencana pembukaan jalan relatif terbatas, namun proses penyelesaiannya kerap dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak berada di jalur terdampak.
“Karena itu kami berharap ada ketegasan dari pemerintah agar pembukaan jalan baru ini dapat segera direalisasikan demi keselamatan masyarakat dan kelancaran akses transportasi,” tutupnya.