Pemerintahan Digital
Transformasi digital tak akan terwujud jika tidak ditunjang oleh tata kelola pemerintahan digital yang mumpuni. Untuk menunjang optimalisasi pemerintahan digital di Indonesia, pada tahun 2021, Kementerian Kominfo terus mendorong pengembangan program smart city (kota cerdas) serta pembangunan pusat data nasional (government cloud). Diharapkan pada 2022, pihak Kominfo memperluas jangkauan kota cerdas dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai tingkat desa.
Menyangkut program pengembangan kota cerdas, hingga akhir 2020, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan terhadap 98 kabupaten/kota. “Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 kabupaten/kota di kawasan pariwisata nasional dan ibu kota negara baru yang mengikuti program gerakan smart city dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo,” jelas Dedy Permadi.
Dengan demikian, secara total, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan smart city bagi 146 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Sebagai government chief technology officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Kementerian Kominfo melakukan tahapan prapembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di tahun ini sembari mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Saat ini PDNS telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan Covid-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 instansi pemerintahan pusat dan daerah,” terang Dedy Permadi.
Pada 2022, Kementerian Kominfo menargetkan perluasan jangkauan program smart city serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kabupaten/kota yang telah mengikuti program ini. Kominfo menargetkan groundbreaking pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pemerintah pertama di Bekasi, Jawa Barat, pada 2022.
Menurut rencana, pemerintah akan membangun empat PDN, yakni di Jabodetabek, Batam (Kepulauan Riau), ibu kota negara baru, dan Labuan Bajo, NTT.
Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia terus dilakukan di tengah berbagai tantangan, salah satunya terkait integrasi dan interoperabilitas data serta sistem elektronik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Sedikitnya ada 2.700-an sistem elektronik yang perlu diintegrasikan di kementerian/lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah.