Gubernur yang Belum Putuskan UMP 2022 Bisa Dikenakan Sanksi Pemberhentian

  • Bagikan
berita terkini batam
Ilustrasi Penolakkan terhadap Upah Murah di Indonesia. (Foto: Owntalk)

Jakarta, Owntalk.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggesa seluruh pemerintah daerah untuk segera menetapkan Upah Minimal Propinsi (UMP) tahun 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 memiliki alasan tertentu.

Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan.

Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.

“Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen,” kata Chairul Rabu (24/11).

Oleh sebab itu, Chairul juga berharap agar provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.

“Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen,” imbuh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar Terbuka Kemnaker, Senin (15/11) lalu.

Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum yang naik pada tahun depan. Penetapan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah paling lambat 20 November lalu.

Namun, hingga Rabu (24/11), masih ada satu provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2022 yaitu Provinsi Maluku. Daerah tersebut saat ini memiliki upah minimum Rp2.604.961 (UMP 2021).

  • Bagikan