Jakarta, Owntalk.co.id – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
PP tersebut diterbitkan sebagai perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak, terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik.
Diantara ketentuan dalam PP tersebut yaitu kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial ataupun layanan publik.
Berdasarkan pasal 3 ayat (2) di PP tersebut bentuk layanan publik yang komersial tersebut salah satu diantaranya ialah usaha tempat karaoke.
- Kasus Majikan Aniaya Pembantu Kembali Mendapatkan Perhatian
- Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
- Siswa SIP Angkatan 54 Asal Karimun Gelar Bansos ke Masyarakat Kurang Mampu
- Kajari Karimun Gelar Koordinasi Dan Ekpose di Kantor BPKP
- Semarak HUT RI ke-80, Warga Telaga Rindu Masih Gelar Lomba hingga 20 Agustus Malam
Namun demikian aturan pemerintah tersebut saat ini dinilai masih membingungkan para pengusaha tempat hiburan seperti halnya karaoke. Diketahui bahwa saat ini tempat-tempat hiburan masih tengah bekerja keras, dalam upaya mempertahankan bisnisnya dari dampak pandemi Covid-19.
(Dodi)