Ketua Bawaslu RI : Jika Penyelenggara Bertentangan Dengan Aturan, Silahkan Lapor !

berita terkini batam
Ketua Bawaslu RI, Abhan saat meresmikan kampung anti money politik. (Foto : Owntalk)

Batam, owntalk.co.id – Dalam lawatannya ke Batam, Kepulauan Riau pada Kamis, (13/8/2020) , Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, S.H., M.H. berkesempatan meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang,

Abhan menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Batam mewujudkan pilkada aman dan damai. “Kehadiran walikota dan sejumlah OPD dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen daerah dalam upaya mewujudkan Pilkada zero politik uang. Mari kita mulai dari Bulang Lintang ini,” kata dia.

Kehadiran kampung pengawasan tersebut merupakan kesadaran masyarakat mewujudkan Pilkada tanpa praktik politik uang, sembari mewujudkan pilkada yang bebas hoax, kampanye negatif hingga sara.

“Tidak hanya anti politik uang. Tapi menciptakan Pilkada jujur bersih,” terang dia.

Secara umum, ia mengatakan ada tiga elemen pokok yang terlibat dalam menyukseskan Pemilu. Pertama yakni penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Ia mengibaratkan penyelenggara pemilu adalah wasit yang harus bertindak adil dan tidak berpihak.

“Saya minta kepada masyarakat, jika ada penyelenggara yang bertentangan dengan aturan silahkan laporkan,” ujarnya.

Selanjutnya, peserta pemilu yang mencalonkan diri. Menurutnya, peserta harus punya komitmen taat aturan Pilkada. Seperti yang dideklarasikan oleh masyarakat melalui kampung pengawasan tersebut.

Ketiga, yakni masyarakat sebagai pemilih. Ia berharap selain mewujudkan Pilkada tanpa praktik politik uang, kampanye hitam dan sebagainya yang bertolak belakang dengan aturan, ia mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput.

“Gunakan hak pilih dan ikut awasi penyelenggaraan pemilu,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papene mengatakan pembentukan kampung pengawasan tersebut merupakan wujud kemandirian masyarakat dalam rangka menciptakan Pilkada yang berintegritas. Ia mengakui, penyelenggara tidak bisa sendiri tanpa bantuan berbagai pihak.

“Semoga upaya ini menjadikan Pilkada serentak menjadi pilkada yang berintegritas dan bermartabat,” imbuhnya. (Humas)

Exit mobile version