Jakarta, Owntalk.co.id – Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bareskrim Polri, Selasa (17/11/2026).
Eko dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Atas pelanggaran tersebut, majelis hakim sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko merupakan perbuatan tercela. Selain itu, ia juga dijatuhi sanksi administratif berat berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo usai sidang KKEP di Mabes Polri, Selasa (17/11).
Jerat Pasal Berlapis
Menjawab pertanyaan soal pasal yang menjeratnya, Eko dikenakan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selain itu, ia juga dijerat juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, Pasal 10 ayat 1 huruf f, Pasal 11 ayat 1 huruf a, serta Pasal 11 ayat 1 huruf d.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Meski telah dijatuhi sanksi terberat, Eko Hadi Santoso menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut.

