Kabar Surat Pengunduran Diri Gibran Mengemuka, Proses Politik di DPR Terhadap Wapres Berlanjut

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah kegiatan resmi di Istana Kepresidenan.

Jakarta, Owntalk.co.id – Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Di tengah polemik persyaratan pendidikan yang menyeret namanya, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut dilaporkan CNN Indonesia pada Rabu (11/11/2026). Dalam pemberitaannya, CNN Indonesia mengutip seorang sumber yang disebut sebagai orang dekat Gibran, yang membenarkan penyerahan surat kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

banner 728x90

Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Istana yang memastikan bahwa surat tersebut telah diterima sebagai pengunduran diri yang sah atau bahwa proses pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden telah berlaku.

Perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Delapan fraksi yang mendukung usulan tersebut meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Usulan HMP tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul terhadap persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikannya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran agar Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, kabar penyerahan surat pengunduran diri yang dilaporkan pada Rabu ini masih perlu dikonfirmasi melalui pernyataan resmi pemerintah dan perkembangan mekanisme ketatanegaraan.

Publik kini menantikan kejelasan sikap Presiden Prabowo serta tindak lanjut DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat yang telah memperoleh dukungan 120 anggota dari delapan fraksi tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *