Jakarta, Owntalk.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas penyalahgunaan, produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak buruk vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Menurut Prof. Niam, penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta sebagai langkah pencegahan agar perangkat tersebut tidak disalahgunakan untuk peredaran dan konsumsi narkotika.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Niam sebagaimana dikutip MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam ketentuan fatwa tersebut, MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Tidak hanya itu, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
Soroti Bahaya Nikotin dan Zat Adiktif
MUI turut menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu, seperti yang mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa, sehingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki sifat adiktif dan dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Ketetapan fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Penandatanganan tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Melalui penerbitan fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
MUI juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan jasmani, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghindari potensi penyalahgunaan zat adiktif dan narkotika.
Dengan demikian, ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mencakup tiga aspek utama, yakni penggunaan vape, penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang, serta produksi dan perdagangan rokok elektrik.