Kupang, Owntalk.co.id — Peristiwa memilukan mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seorang anak berusia 10 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada, meninggal dunia setelah diduga bunuh diri karena kekecewaan mendalam tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah.
Tragedi ini mendapat perhatian serius Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, yang menyampaikan duka cita mendalam dalam wawancara bersama pers di Kupang, Selasa (4/2/2026).
Namun bagi Gubernur, peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan tamparan keras bagi nurani kemanusiaan dan kegagalan kolektif sistem sosial.
“Ini bukan hanya soal satu keluarga. Ini kegagalan kita bersama—pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan—dalam mendeteksi dan menolong warga yang paling rentan,” tegas Gubernur Melki.
Duka Mendalam dan Doa untuk Keluarga Korban
Gubernur Melki menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan mengajak seluruh masyarakat mendoakan sang anak.
“Kita berdoa agar anak kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat mahal agar tidak pernah terulang di seluruh pelosok NTT,” ujarnya dengan suara penuh keprihatinan.
Pemprov NTT Bergerak Cepat: Pendampingan, Bantuan, dan Rumah Layak Huni
Sejak menerima laporan kejadian, Gubernur langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada, serta unsur pemerintah dan non-pemerintah setempat.
Pemerintah memastikan:
• Proses pemakaman dilakukan secara layak
• Persoalan sosial dan adat diselesaikan dengan baik
• Pendampingan pemulihan trauma bagi keluarga
• Bantuan sosial menyeluruh, termasuk rencana pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban
Administrasi Kependudukan Jadi Sorotan Serius
Gubernur Melki secara tegas menyoroti persoalan data dan administrasi kependudukan yang kerap menjadi penghalang masyarakat miskin mengakses bantuan.
“Jangan sampai hanya karena masalah administrasi, warga miskin kehilangan hak atas bantuan. Ini soal kemanusiaan. Data adalah pintu masuk semua layanan,” tegasnya.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat paling bawah—camat, lurah, kepala desa, RT/RW—untuk aktif mendata warga miskin, terutama mereka yang berpindah domisili dan belum tertib administrasi.
Bangun Sistem Respons Cepat Darurat Sosial
Lebih jauh, Pemprov NTT tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor agar kasus darurat sosial tidak terhambat birokrasi, termasuk opsi bantuan sosial darurat berbasis solidaritas.
“Ini harus menjadi kejadian terakhir. Tidak boleh ada lagi anak-anak NTT yang kehilangan masa depan karena sistem kita lambat,” kata Gubernur dengan nada tegas.
Ajakan Kemanusiaan untuk Seluruh Warga NTT
Menutup pernyataannya, Pemerintah Provinsi NTT mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
“NTT harus menjadi rumah yang aman, hangat, dan manusiawi bagi semua,” pungkas Gubernur Melki.