Batam, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mengumumkan rencana pembangunan Estuary DAM Teluk Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan nilai investasi mencapai Rp14 triliun. Proyek strategis nasional ini ditujukan untuk mengatasi krisis air baku yang diprediksi akan melanda Pulau Bintan dan Batam pada tahun 2029.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan ini akan dikerjakan oleh Konsorsium PT Tamaris Hydro dan PT Moya Indonesia. Menurutnya, keterbatasan anggaran APBD Kepri mengharuskan pemerintah untuk menggandeng investor, terutama dari dalam negeri, agar proyek besar ini dapat terwujud.
Bendungan yang akan dibangun memiliki karakteristik unik, yakni berdiri di atas perairan laut membentang dari Tanjungpinang menuju Teluk Bintan. Air laut di sekitar bendungan tersebut nantinya akan diolah menjadi air bersih menggunakan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Saat ini, investor tengah melakukan kajian teknis mendalam untuk mengevaluasi dampak pembangunan bendungan terhadap ketenagakerjaan, komunitas nelayan, serta ekosistem biota laut. Hasil kajian tersebut akan dibahas bersama Pemprov Kepri, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, dan masyarakat setempat.
Luki juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu yang beredar, terutama terkait kemungkinan adanya desa yang akan tenggelam akibat proyek ini. “Insya Allah, tidak akan ada desa yang terdampak seperti itu,” ujarnya.
Vice President PT Moya Indonesia, Daud, menambahkan bahwa proyek Estuary DAM Teluk Bintan juga akan mencakup pembangunan jaringan transmisi yang melayani Pulau Bintan dan Batam. Infrastruktur yang dibangun meliputi bendungan, reservoir yang terintegrasi dengan jalan di atas bendungan, unit pengolahan air baku, produksi air bersih, serta jaringan distribusinya.
Proyek ini direncanakan memasuki tahap lelang pada Juni 2025, dengan penetapan pemenang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di akhir tahun. Pembangunan konstruksi diperkirakan mulai pada tahun 2027.