Jakarta, owntalk.co.id – Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan vaksin virus Covid-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Menurut Kurniasih, ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi asas keadilan.
Tak hanya itu, untuk mendatangkan vaksin Sinovac yang 1,2 juta ini sudah dibebaskan dari bea masuk dan pajak sebesar Rp50,95 miliar.
“Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin Sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp50,95 miliar,” kata mufida lewat pesan singkat. Dikutip dari CNNIndonesia.com, rabu (16/12)
Baca Juga : Kabar Baik, 1,2 Juta Vaksin Tiba di Indonesia dari China
Mufida juga mengingatkan, insentif bea masuk dan pajak dari vaksin ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Karena ia melihat rencana yang dikeluarkan BUMN untuk vaksin mandiri berbayar kurang tepat.
“Disini harus hati-hati sebab vaksinasi kepada masyarakat ini adalah salah satu kebijakan dalam masa bencana nasional non-alam. Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya,” tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Ia juga meminta efektivitas anggaran pengadaan vaksin agar tetap memperhatikan efeksi vaksin yang belum terbukti lolos uji klinis tahap III dan belum memenuhi syarat izin untuk diedarkan ini.
“Kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac kemarin, negara sudah mengeluarkan pembayaran uang muka padahal belum keluar uji knilis tahap III. Kam harapkan sisanya jangan di datangkan dulu sampai keluar hasil uji klinis dan izin edar dari BPOM,” ujar Mufida.
Baca Juga : Bio Farma Gandeng MUI Kaji Kehalalan Vaksin Covid-19
Pemerintah telah menyusun rencana vaksinasi, hal ini merupakan salah satu jalan keluar dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, saat ini pemerintah hanya menyiapkan vaksin gratis untuk 30 persen warga. Hal ini masih jauh dari rata-rata penduduk Indonesia yang membutuhkan vaksin.
(Arini)