Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Margin of error survei tercatat ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih terhadap responden yang dipilih secara acak, dengan bantuan teknologi aplikasi.
Dalam simulasi surat suara 18 partai politik, PDI Perjuangan berada di posisi berikutnya dengan 11,6 persen, disusul Partai Golkar 10,4 persen.
Selanjutnya, PKB memperoleh 6,2 persen, Partai Demokrat 6,1 persen, Partai NasDem 4,4 persen, PAN 3,4 persen, dan PKS 3,3 persen.
Sementara itu, PSI memperoleh 2,3 persen dan PPP 1,9 persen. Partai politik lainnya dalam simulasi tersebut tercatat memperoleh angka di bawah 1 persen.
Kedekatan Publik dengan Partai Masih Rendah
Selain mengukur elektabilitas, survei Poltracking juga memotret hubungan masyarakat dengan partai politik.
Sebanyak 49,7 persen responden menyatakan masih percaya terhadap keberadaan partai politik, sementara 37,1 persen menyatakan tidak percaya.
Namun, ketika ditanya mengenai kedekatan dengan partai politik, hanya 12,3 persen responden yang menyatakan merasa dekat. Sebanyak 66,8 persen mengaku tidak merasa dekat dengan partai politik.
Dalam konteks Pemilu Legislatif, publik juga lebih banyak menyatakan kecenderungan memilih figur calon legislatif dibandingkan partai. Sebanyak 53,3 persen responden lebih cenderung memilih caleg, sedangkan 24,7 persen memilih partai politik.
Mayoritas Belum Mengetahui Ambang Batas Parlemen
Survei tersebut juga menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai ambang batas parlemen.
Hanya 17,7 persen responden yang mengaku mengetahui bahwa ambang batas parlemen saat ini sebesar 4 persen. Sementara 64,7 persen menyatakan tidak mengetahui.
Di antara responden yang mengetahui ketentuan tersebut, sebanyak 49 persen menilai ambang batas 4 persen tetap tepat. Sebanyak 14,8 persen menilai ambang batas seharusnya berada di atas 7 persen, sedangkan 7,6 persen memilih angka 6 persen.
Dukungan Partai terhadap Capres Tak Selalu Memengaruhi Pilihan
Poltracking juga menemukan bahwa dukungan partai politik terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak selalu menjadi faktor utama bagi pilihan pemilih.
Sebanyak 44,6 persen responden mengatakan dukungan partai terhadap salah satu pasangan capres-cawapres tidak memengaruhi pilihan mereka terhadap partai tersebut. Sementara 32,8 persen menyatakan dukungan tersebut memengaruhi pilihan.
Untuk pilihan terhadap pasangan capres-cawapres, 44,5 persen responden menyatakan dukungan partai tidak memengaruhi pilihan mereka, sedangkan 33 persen mengatakan berpengaruh.
Di sisi lain, keterhubungan masyarakat dengan anggota DPR RI juga menjadi catatan. Sebanyak 57,6 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak mengenal anggota DPR RI yang mewakili daerah mereka. Hanya 26,2 persen yang menyatakan tahu atau mengenalnya.
Tokoh dan Identitas Partai Masih Menjadi Ingatan Publik
Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind, sejumlah tokoh dan identitas tertentu menjadi hal yang paling banyak disebut ketika responden mendengar nama partai politik.
Untuk PKB, Nahdlatul Ulama tercatat sebagai jawaban yang paling banyak muncul dengan 6,1 persen. Pada Partai Gerindra, nama Prabowo Subianto tercatat 26,1 persen.
Nama Megawati Soekarnoputri tercatat 17 persen ketika responden mendengar PDI Perjuangan. Sementara pada Partai Golkar, lambang pohon beringin menjadi jawaban yang tercatat 6,4 persen.
Pada Partai NasDem, nama Surya Paloh tercatat 11 persen. Untuk PKS, jawaban “agamis” tercatat 3,2 persen. Sementara PAN dikaitkan dengan nama Zulkifli Hasan sebesar 2,8 persen dan Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 16 persen.
Poltracking menyatakan hasil survei tersebut merupakan gambaran kondisi opini publik pada periode pengumpulan data 14–20 Agustus 2026. Persepsi masyarakat terhadap partai politik masih dapat berubah seiring perkembangan isu serta langkah strategis yang dilakukan masing-masing partai politik.