Oleh: Simon Payung Masan
Tokoh Masyarakat Flores NTT kota Batam
Pernyataan yang dilontarkan Suherman “Lang Laut” tidak hanya miskin dasar faktual, tetapi juga berbahaya secara sosial. Narasi semacam ini mencerminkan kegagalan membaca konteks, sejarah, dan sensitivitas ruang hidup masyarakat majemuk seperti Kota Batam.
Lebih mengkhawatirkan, narasi tersebut datang dari sosok yang mengatasnamakan diri sebagai pemimpin organisasi. Alih-alih menenangkan situasi, pernyataan itu justru memperlihatkan pola pikir sempit dan dangkal, serta ketidakmampuan membedakan persoalan teknis dengan isu sosial yang berlapis.
Persoalan yang dipersoalkan sejatinya hanyalah urusan parkir—sebuah masalah administratif yang menjadi domain dinas terkait. Namun isu ini digiring ke ruang publik dengan narasi emosional dan beraroma identitas, seolah-olah terdapat konflik laten antarkelompok. Cara berpikir seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan yang sama sekali tidak perlu.
Suherman tampak gagal memahami satu fakta mendasar: relasi Flores dan Melayu di Batam dan wilayah sekitarnya bukan relasi yang rapuh. Ia telah terbangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Relasi itu hidup, menyatu, dan beranak pinak dalam ikatan sosial, budaya, dan kekeluargaan lintas generasi. Mengabaikan sejarah ini sama saja dengan menafikan realitas sosial yang telah lama mengakar.
Dalam konteks tersebut, menggiring persoalan parkir ke arah sentimen identitas adalah bentuk penyederhanaan berbahaya. Flores dan Melayu bukan dua entitas yang saling berhadap-hadapan. Keduanya ibarat daging dan kulit—tak terpisahkan. Menjadikan isu kecil sebagai pemantik konflik adalah cermin kegagalan memahami sosiologi masyarakat Batam.
Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan klarifikasi, justru digunakan sebagai panggung provokasi. Narasi yang disebarkan tanpa nalar dan tanggung jawab sosial berisiko menciptakan situasi tidak kondusif, terlebih di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan stabilitas.
Memang ada dorongan dari berbagai pihak agar pernyataan ini ditanggapi secara kelembagaan. Namun menanggapi narasi yang keliru secara berlebihan justru berisiko mengangkat isu yang seharusnya selesai di level teknis menjadi konflik yang lebih luas. Tidak semua suara di ruang publik layak diberi panggung yang sama.
Dalam masyarakat dewasa, sikap diam yang disertai kewaspadaan sering kali lebih bijak dibanding reaksi emosional yang justru memperbesar polemik. Menanggapi narasi dangkal tanpa pijakan sejarah dan pengetahuan hanya akan menyeret lebih banyak pihak ke dalam kebisingan yang tidak produktif.
Batam adalah kota majemuk yang hidup dari harmoni, stabilitas, dan kepercayaan. Mereka yang memiliki ruang bicara di publik semestinya menyadari bahwa setiap kata memiliki dampak. Narasi publik bukan sekadar soal kebebasan berbicara, tetapi juga soal tanggung jawab menjaga persaudaraan.
Jika narasi diproduksi tanpa pengetahuan, dan suara dibunyikan tanpa kebijaksanaan, maka yang lahir bukan pencerahan—melainkan potensi perpecahan. Dan itulah yang seharusnya dicegah sejak awal.