Jakarta, Owntalk.co.id — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pengamanan Laut Natuna Utara (LNU), menyusul meningkatnya aktivitas kapal China di wilayah yurisdiksi Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Aktivitas Kapal China di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (23/1/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Purwito Hadi Wardhono, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Rapat digelar sebagai respons atas intensitas kehadiran kapal asing yang dinilai berpotensi memengaruhi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. Forum ini bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan, integrasi data intelijen dan pemantauan, serta koordinasi langkah operasional antarinstansi.
Dalam arahannya, Purwito menegaskan bahwa pengamanan Laut Natuna Utara harus dilakukan melalui kehadiran negara yang konsisten, berbasis data terverifikasi, serta didukung sinergi lintas sektor.
“Pengamanan wilayah laut harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan stabilitas kawasan,” ujar Purwito.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dibahas dalam rapat, aktivitas kapal China di Laut Natuna Utara menunjukkan pola kehadiran yang aktif dan sistematis sepanjang 2025. Selain itu, rapat juga mengidentifikasi sejumlah tantangan operasional, khususnya keterbatasan logistik dan dukungan pangkalan depan bagi unsur pengamanan laut.
Untuk menjawab tantangan tersebut, rapat menyepakati penguatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, peningkatan sistem pengawasan maritim terpadu, serta pembangunan dan optimalisasi dukungan logistik di wilayah Natuna dan Batam.
Purwito menegaskan, melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berkelanjutan, pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara.
“Sinergi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan kehadiran negara di wilayah perbatasan laut Indonesia,” pungkasnya.