Jakarta, Owntalk.co.id – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris membuahkan hasil konkret. Pemerintah Inggris menyatakan komitmen investasi senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun untuk Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam lawatan resmi yang berlangsung pada 20–21 Januari 2026.
“Intinya, ada tiga hasil utama dari pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Inggris,” kata Teddy dalam keterangan resminya, Kamis (22/1/2026).
Pertama, Inggris menyatakan komitmen investasi sebesar 4 miliar poundsterling yang akan diarahkan ke berbagai sektor strategis di Indonesia.
Kedua, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di sektor maritim, termasuk proyek pembangunan 1.582 kapal nelayan. Seluruh proses produksi dan perakitan kapal akan dilakukan di dalam negeri.
Menurut Teddy, proyek tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 ribu orang akan menjadi awak kapal, 400 ribu terlibat langsung dalam proses produksi, serta 170 ribu lainnya berasal dari dampak ekonomi turunan (multiplier effect).
Ketiga, Indonesia dan Inggris menjalin kerja sama strategis di bidang pendidikan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas ternama Inggris, di antaranya Oxford University, King’s College London, Imperial College London, dan University of Edinburgh.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 10 kampus baru di dalam negeri dengan fokus pada kedokteran dan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Selain pembangunan kampus, kerja sama juga mencakup pertukaran dosen serta kolaborasi akademik dengan universitas yang tergabung dalam Russell Group.
“Harapannya, melalui kerja sama ini, kualitas dan peringkat universitas Indonesia bisa meningkat di level global,” ujar Teddy.
Rangkaian agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris resmi berakhir pada 21 Januari 2026, dengan hasil yang dinilai pemerintah sebagai langkah strategis dalam memperkuat investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.