Batam, Owntalk.co.id – Batam terus menggenjot kualitas pelayanan publiknya. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kerja sama yang diteken di Gedung Graha Pena, Batam Center pada Kamis (18/9/2025) sore ini menjadi sinyal kuat komitmen Batam untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi masyarakat.
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Ketua Ombudsman RI Mochammad Najib, Pimpinan Ombudsman RI Ijemsly Hutabarat, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau Lagat Parroha Patar Siadari. Kehadiran para petinggi ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam mengawal perbaikan layanan publik.
Menurut Amsakar, kolaborasi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah komitmen nyata untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelayanan publik terus berbenah. “Ini adalah pintu pembuka menuju pelayanan yang profesional dan berkualitas,” tegasnya. Ia menekankan bahwa pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Melalui MoU ini, Pemerintah Kota Batam dan Ombudsman akan menyelaraskan langkah, mempercepat penanganan keluhan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan. Amsakar berharap, pendampingan dari Ombudsman akan membuat pengelolaan layanan publik semakin efektif dan sesuai dengan harapan warga.
Prestasi Batam dalam bidang pelayanan publik memang sudah terlihat. Pada tahun 2024, Batam berhasil meraih nilai kepatuhan 88,73 dan masuk Zona Hijau dengan predikat kualitas tertinggi. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 84,6 persen. Keberhasilan ini dinilai dari kinerja tujuh unit layanan, mulai dari Disdukcapil hingga puskesmas.
“Dengan sinergi bersama Ombudsman, saya yakin pelayanan publik di Batam akan semakin baik. Ini bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga amanah yang harus kita jalankan,” ujar Amsakar.
Senada dengan Amsakar, Ketua Ombudsman RI, Mochammad Najib, mengapresiasi komitmen Pemko Batam. Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah nyata untuk mencegah malpraktik administrasi dan memperkuat pengawasan di daerah. “Kami berterima kasih atas komitmen Pemko Batam. Sebagai lembaga pengawas, kami mendukung penuh agar pelayanan publik semakin baik,” katanya. Najib juga menambahkan bahwa perkembangan pesat Batam bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret bagi Batam untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendukung visinya sebagai kota modern, maju, dan berdaya saing tinggi.