Batam, Owntalk.co.id – Pemerintah pusat mengambil langkah strategis terkait rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, dengan menunda sementara proyek di kawasan Sembulang. Keputusan ini diambil sebagai respons atas tantangan sosial dan penolakan yang masih ada dari masyarakat setempat.

Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa penundaan ini bersifat spesifik dan tidak mencakup keseluruhan rencana investasi di Pulau Rempang.

“Yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang,” ujar Iftitah di Jakarta pada Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, langkah ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga ketenangan sosial dan memastikan proses investasi berjalan secara partisipatif. Pemerintah ingin menjunjung tinggi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan mereka merasa aman selama proses berlangsung.

Meskipun ada penundaan, Iftitah tetap optimis bahwa investasi di kawasan Rempang dan Galang secara umum akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Transmigrasi, berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan lembaga terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik. Salah satu opsi yang tengah diupayakan untuk menyelesaikan konflik lahan adalah program transmigrasi lokal ke kawasan Tanjung Banon, yang menurut Menteri Iftitah akan dijalankan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan.

“Kami terbuka terhadap masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembangunan ini berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.