Batam, Owntalk.co.id – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan bersama jajaran memenuhi panggilan masyarakat nelayan Bengkong untuk meninjau reklamasi yang dilakukan oleh PT Batam Mas Puri Permai di wilayah Bengkong Laut.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar aspirasi nelayan dan mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan akibat aktivitas penimbunan tersebut.
Iman Sutiawan menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan perusahaan terkait guna mencari jalan tengah bagi kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha.
“Kami akan memanggil pihak perusahaan yang berkompeten untuk melakukan hearing. Nelayan sudah mengirim surat kepada kami untuk memeriksa dan mencari solusi terkait penimbunan ini,” ujar Iman Sutiawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa wilayah reklamasi ini berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, sehingga dinas terkait juga akan turut dipanggil. Bahkan, jika diperlukan, pihak kepolisian pun akan dilibatkan dalam pembahasan ini.
“Kami akan memastikan kepentingan masyarakat terakomodir dengan baik, termasuk dalam koordinasi dengan perusahaan,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi I, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kepri turut serta untuk melihat langsung dampak reklamasi terhadap lingkungan sekitar. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama karena wilayah ini merupakan jalur aliran air dari Bengkong, Sungai Panas, dan alur sungai yang menjadi akses utama nelayan.
“Hasil pertemuan kami di lapangan sangat mengkhawatirkan. Wilayah ini adalah jalur aliran utama dan reklamasi ini berpotensi menyebabkan penyempitan yang bisa berakibat banjir saat air pasang maupun hujan,” ungkap kader terbaik partai Gerindra Provinsi Kepri.
Iman Sutiawan menegaskan bahwa sebelum ada penyelesaian, aktivitas reklamasi harus dihentikan sementara agar tidak memicu keresahan masyarakat.
“Sebelum persoalan ini selesai, kami meminta agar tidak ada aktivitas lebih lanjut supaya masyarakat tetap tenang dan tidak ada pihak yang terprovokasi,” pungkasnya.
DPRD Kepri berencana memfasilitasi pertemuan resmi antara masyarakat nelayan dan pihak perusahaan dalam rapat lintas komisi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.