Batam, Owntalk.co.id – Proses tender untuk jasa keamanan ‘Direktorat Pengamanan’ (Ditpam) di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kembali dibayangi dugaan praktik tidak bersih. Salah satu perusahaan pemenang tender diduga tidak memiliki Surat Izin Operasional (SIO) dari Mabes Polri untuk wilayah Kepulauan Riau.
Temuan ini memicu protes keras dari peserta tender lainnya yang tidak lolos menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, perusahaan tersebut, yang identitasnya masih dirahasiakan demi proses investigasi lebih lanjut, dinyatakan lolos verifikasi tahap awal dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.
Namun, dugaan kuat menyebutkan perusahaan tersebut tidak memiliki SIO dari mabes polri untuk perluasan wilayah di kepulauan Riau, yang merupakan syarat mutlak untuk mengikuti lelang proyek di Wilayah Kepri.
“Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin perusahaan tanpa SIO perluasan wilayah dari mabes polri bisa lolos verifikasi dan memenangkan tender? Ini jelas menunjukkan adanya indikasi kecurangan dan ketidaktransparanan dalam proses lelang,” ungkap salah satu staff perusahaan tidak lolos tender, yang tak mau namanya disebutkan.
Dugaan tersebut semakin menguat dengan adanya informasi bahwa hampir seluruh perusahaan yang lolos verifikasi tahap awal diduga juga tidak memiliki SIO dari mabes polri. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya permainan dalam proses seleksi.
Ketidaktransparanan ini juga memicu gelombang protes dari peserta tender yang merasa dirugikan. Mereka menuntut agar BP Batam membuka kembali proses lelang dan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dugaan mafia tender.
“Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas. Proses lelang harus diulang dan dikawal ketat agar tidak terjadi lagi kecurangan,” tegas staff tersebut.
Dugaan Ketidakberesan dalam proses tender ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap BP Batam.
BP Batam dalam hal ini panitia pokja ketika dikonfirmasi, hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.