Jakarta, Owntalk.co.id – Sejak Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor pasir laut, permintaan terhadap komoditas ini langsung meroket. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat setidaknya 1 miliar kubik pasir laut yang siap diekspor ke berbagai negara.
Trenggono memperkirakan, potensi penerimaan negara dari ekspor pasir laut sebesar 1 miliar kubik ini bisa mencapai Rp 66 triliun.
“Permintaannya sangat besar. Dari 1 miliar kubik pasir saja, negara bisa mendapatkan Rp 66 triliun dengan aturan yang berlaku saat ini,” kata Trenggono saat menghadiri pelepasan ekspor tuna kaleng dari Banyuwangi ke Kanada, Senin (30/9).
Meski demikian, Trenggono tidak merinci negara-negara mana saja yang telah mengajukan permintaan. Ia hanya menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, yang tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari sumber daya alam.
“Selama ini, pasir laut sering diambil secara ilegal, dan negara tidak mendapatkan apa-apa,” tegasnya.
Dengan potensi penerimaan sebesar Rp 66 triliun, Trenggono yakin dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.
“Ini jumlah yang sangat besar. Lebih dari cukup untuk membangun kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor kelautan secara keseluruhan,” ujarnya.
Trenggono juga menjelaskan bahwa ekspor pasir laut memiliki dampak positif terhadap lingkungan.
Menurutnya, sedimentasi yang dibiarkan tanpa dikelola dapat membentuk pulau baru yang tidak diinginkan. Jika sedimentasi masuk ke wilayah vegetasi, hal ini dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi aktivitas nelayan.
“Sedimentasi yang tidak diatasi akan membuat laut dangkal, yang berdampak pada pelabuhan dan habitat ikan,” tambahnya.
Trenggono menekankan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengekspor pasir laut. Beberapa negara lain seperti Australia dan Jerman juga aktif mengekspor komoditas ini.
Kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi menjadi salah satu alasan utama tingginya permintaan, terutama dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Jepang, dan Singapura.
Terkait dengan kritik dari sejumlah politisi, termasuk dari Partai Gerindra, Trenggono merespons singkat, “Kalau politisi, ndak apa-apa lah.”
Meskipun kebijakan ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, Trenggono tetap optimis bahwa langkah ini adalah salah satu upaya penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sektor kelautan yang berkelanjutan.