Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintahan baru Prabowo Subianto berencana mengubah mekanisme pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk harga murah untuk komoditas energi seperti BBM, listrik, dan gas, kemungkinan besar akan digantikan oleh skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menilai bahwa subsidi energi sebaiknya dialihkan ke BLT agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi komoditas selama ini sering tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, yang sebenarnya paling membutuhkan bantuan tersebut.
“Saat ini, subsidi energi dibayar langsung kepada produsen, tetapi kita ingin mengubah mekanismenya. Dengan data yang lebih baik, kita bisa memastikan masyarakat miskin menerima bantuan langsung, bukan dalam bentuk subsidi komoditas, tapi dalam bentuk uang tunai,” ujar Burhanuddin dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (27/9).
Ia juga menambahkan bahwa banyak masyarakat miskin tidak memiliki kendaraan, sehingga tidak mendapatkan manfaat penuh dari subsidi BBM.
“Mereka tidak punya sepeda motor, jadi subsidi BBM tidak memberi dampak signifikan. Mereka mungkin membeli gas subsidi, tapi jumlahnya sangat kecil. Jadi, siapa sebenarnya yang menikmati subsidi ini?” ungkapnya.
Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dengan memberikan BLT yang lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari.
Burhanuddin menjelaskan bahwa pengalihan subsidi ini juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
“Kita mengurangi subsidi komoditas dan mengalihkannya ke sektor-sektor yang lebih produktif. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2024, Satya Widya Yudha, menyarankan agar pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk mendukung perubahan mekanisme ini.
Menurutnya, subsidi langsung kepada masyarakat, bukan pada komoditas, merupakan langkah yang lebih tepat.
“Jika subsidi diberikan langsung kepada masyarakat, kita tidak perlu lagi membicarakan distribusi terbuka atau tertutup. Subsidi yang langsung menyentuh masyarakat akan lebih efektif,” ujarnya.
Satya juga menegaskan bahwa penyaluran subsidi langsung akan menjaga daya beli masyarakat dan membantu mengendalikan inflasi.
Ia optimis perubahan ini akan membawa solusi yang lebih baik bagi sistem subsidi di Indonesia.
“Semoga dengan sosialisasi yang baik, mekanisme baru ini bisa segera diterapkan tanpa merugikan masyarakat,” tutupnya.