Jakarta, Owntalk.co.id – Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, menegaskan bahwa hingga akhir 2024, tarif tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek akan tetap menggunakan skema yang sama seperti sebelumnya.
Rencana untuk menerapkan subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi kecerdasan buatan (AI) masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
“Belum ada perubahan skema tarif KRL. Kami masih menggunakan sistem yang ada saat ini. Banyak hal yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan,” kata Adita di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga akan bergantung pada keputusan pemerintahan mendatang.
“Setidaknya sampai akhir tahun, skema tarif tetap sama. Mengenai tahun berikutnya, kita tunggu dulu kebijakan dari pemerintahan baru,” lanjutnya.
Saat ini, tarif KRL Jabodetabek ditetapkan sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama, dengan tambahan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.
Adita menjelaskan bahwa rencana penerapan subsidi berbasis NIK dan AI masih dibahas, termasuk dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menentukan alokasi anggaran dan teknis pelaksanaannya.
Selain itu, jika subsidi berbasis AI diterapkan, pengelola data masyarakat juga harus dilibatkan.
“Ini masih dalam tahap pembahasan. Kami perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran, serta dengan pihak yang mengelola data masyarakat untuk menentukan mekanisme yang tepat,” jelas Adita.
Rencana subsidi berbasis NIK dan AI ini pertama kali mencuat dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada akhir Agustus 2024.
Dokumen tersebut memuat anggaran subsidi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan KRL Jabodetabek agar lebih tepat sasaran.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menegaskan bahwa wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dalam tahap finalisasi.
Subsidi ini dirancang agar hanya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mirip dengan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini tengah dibahas.
“Kami sedang finalisasi mekanismenya, agar subsidi tepat sasaran menggunakan AI, sehingga hanya masyarakat yang berhak yang akan mendapatkan subsidi,” ujar Luhut di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).
Dengan penerapan AI, pemerintah berharap penyaluran subsidi KRL bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Bagi masyarakat yang menerima subsidi, harga tiket KRL akan tetap terjangkau.
Namun, Luhut belum bisa memastikan apakah akan ada kenaikan tarif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi, mengingat hal ini masih dalam tahap kajian.
“Untuk masyarakat yang berhak, tidak akan ada kenaikan harga tiket. Tapi untuk yang tidak menerima subsidi, kita masih kaji lebih lanjut,” tambahnya.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran subsidi lebih efektif dan bisa mendukung perbaikan layanan transportasi publik bagi masyarakat.