Jakarta, Owntalk.co.id – Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-Un, dilaporkan telah mengeksekusi hingga 30 pejabat negara menyusul banjir besar yang melanda pada Juli lalu.
Bencana alam ini menghancurkan ribuan rumah dan menewaskan sekitar 1.500 orang, sementara banyak lainnya hilang.
Menurut laporan The Guardian, Kamis (5/9), Dinas Intelijen Korea Selatan mengungkapkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan setelah pertemuan darurat politbiro Partai Buruh Korea, di mana Kim Jong-Un menegaskan akan “menghukum dengan keras” mereka yang dianggap bertanggung jawab atas bencana tersebut. Keterangan ini juga didukung oleh Yonhap, kantor berita nasional Korea Selatan.
Banjir yang dipicu oleh hujan deras melanda provinsi Jagang dan Pyongan Utara, menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian dan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
TV Chosun, sebuah stasiun televisi Korea Selatan, melaporkan bahwa sekitar 20 hingga 30 pejabat dijatuhi hukuman mati atas tuduhan korupsi dan kelalaian dalam menangani bencana.
Salah satu pejabat yang dieksekusi adalah Kang Pong-hun, mantan sekretaris kepala Partai Buruh Korea di Provinsi Jagang. Ri Thae-sop, mantan menteri keamanan publik, juga termasuk dalam daftar eksekusi setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya pada pertemuan politbiro akhir Juli.
Meski informasi mengenai eksekusi ini belum dapat diverifikasi secara independen, laporan tersebut menggambarkan ketegangan di Korea Utara dalam menghadapi bencana alam yang berulang.
Korea Utara dikenal memiliki infrastruktur yang lemah dan menolak bantuan internasional, membuat negara ini sangat rentan terhadap bencana alam.
Kim Jong-Un sendiri dilaporkan terlibat langsung dalam operasi penyelamatan di wilayah Sinuiju dan Kabupaten Uiju, Pyongan Utara, dengan memimpin evakuasi sekitar 5.000 orang menggunakan helikopter militer.
Banjir yang melanda Korea Utara bukanlah peristiwa baru. Negara ini sering dilanda bencana serupa, termasuk pada tahun 2012 ketika badai menewaskan 169 orang dan pada tahun 1990-an saat kelaparan akibat serangkaian bencana alam menewaskan ratusan ribu orang.
Pada tahun 2016, lembaga bantuan internasional bahkan menggalang dana jutaan dolar untuk membantu korban banjir akibat topan yang menelantarkan 70.000 orang dan membuat 600.000 lainnya, termasuk banyak anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Situasi Korea Utara yang tertutup dari bantuan internasional memperparah kondisi bencana di negara tersebut, dan tindakan eksekusi ini menambah tekanan bagi mereka yang bekerja di bawah rezim Kim Jong-Un.