Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan signifikan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau. Menurut laporan terbaru, jumlah penduduk miskin di provinsi ini berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dalam setahun terakhir.
Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau tercatat mencapai 138,30 ribu orang, atau sekitar 5,37 persen dari total penduduk.
Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Maret 2023, di mana jumlah penduduk miskin mencapai 142,50 ribu orang (5,69 persen).
Kepala BPS Kepulauan Riau, Darwis Sitorus, mengungkapkan data tersebut dalam pemaparan rilis berita resmi statistik (BRS) yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (1/7).
Acara ini juga dihadiri oleh Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, serta sejumlah Kepala OPD.
Darwis menjelaskan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru mengalami sedikit peningkatan, dari 111,90 ribu orang menjadi 112,28 ribu orang.
Sebaliknya, di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin menurun tajam dari 30,60 ribu orang menjadi 26,03 ribu orang.
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi garis kemiskinan di Kepulauan Riau adalah harga komoditi makanan. Darwis menjelaskan bahwa peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
“Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 68,08 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Maret 2023 yang sebesar 67,55 persen,” ujarnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Kepulauan Riau. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditi makanan dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar di daerah perkotaan.
Dengan terus memantau dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan, pemerintah diharapkan dapat meneruskan tren positif ini dan semakin mengurangi jumlah penduduk miskin di masa mendatang.
Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan setiap warga negara merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.