Jakarta, Owntalk.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (07/03).
Ansar Ahmad bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bupati Karimun menjadi penerima penghargaan atas kontribusi luar biasa mereka dalam perhelatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang sukses diselenggarakan di Kabupaten Karimun pada Agustus tahun sebelumnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, hadir untuk menerima penghargaan ini atas nama Gubernur Ansar.
“Kami bersyukur atas penghargaan ini dari Kementerian ATR/BPN. Ini merupakan pengakuan terhadap dedikasi Pemprov Kepri dalam mendukung program pemerintah pusat,” kata Gubernur Ansar pada Jum’at (08/03).
Lebih lanjut, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas apresiasi yang diberikan dan memuji kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang agraria dan tata ruang.
“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Karimun, semua pihak terkait, dan masyarakat yang telah berperan serta dalam kesuksesan GTRA Summit 2023. Tanpa dukungan mereka, acara ini tidak akan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Rakernas tersebut juga menjadi momen penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penghargaan kepada instansi lain yang turut mendukung dan menyukseskan program-programnya.
Tak hanya memberikan dukungan, namun instansi-ini telah menjalin kolaborasi yang efektif dalam berbagai aspek.
Di antara penerima penghargaan lainnya adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI atas peran mereka dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berperan dalam penyediaan database kependudukan untuk aplikasi pertanahan.
Tidak ketinggalan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga diapresiasi atas kontribusinya dalam layanan, sertipikat, dan persuratan elektronik.
Selain itu, Bupati Blora dihargai karena berhasil menyelesaikan konflik pertanahan, sementara Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Denpasar mendapat apresiasi atas pencapaian pendaftaran tanah hingga kota mereka menjadi Kota Lengkap.
Bupati Tanah Datar juga turut diakui atas perannya dalam pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta sertipikasi tanah ulayat di daerahnya.