Jakarta, Owntalk.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini memberikan komitmen kuat untuk mendukung percepatan transformasi digital serta keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Upaya ini difokuskan pada penerapan Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), pembayaran digital, dan pertukaran data untuk meningkatkan interoperabilitas layanan publik.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmen ini setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/1/2024).
“IKD adalah tugas dan tanggung jawab bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo. Tujuannya adalah bagaimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita dapat ditransformasi menjadi Digital ID,” ungkap Budi Arie Setiadi.
Menurut Menkominfo, saat ini pemerintah tengah melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi.
“Proses pendataan baru dimulai. Saat ini sudah ada 10 juta penduduk yang beralih ke identitas digital. Kita memiliki 280 juta penduduk dengan NIK, dan semuanya akan ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi membawa KTP, cukup dengan menggunakan handphone, QRIS, dan sebagainya,” jelasnya.
Menkominfo Budi Arie menekankan bahwa perubahan ini terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun demikian, transisi dari KTP ke IKD masih berlangsung dan memerlukan proses integrasi.
“Pastinya KTP lama akan berakhir secara otomatis, itu hanya masalah waktu. Namun, kita menunggu semua penduduk memiliki IKD,” tambahnya.
Peralihan dari KTP ke IKD dianggap sebagai langkah krusial yang membutuhkan proses integrasi. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses program pemerintah, seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan.
“Semua diintegrasikan, ini merupakan lompatan besar bagi negara kita menuju transformasi digital yang lebih baik,” pungkas Menkominfo.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo memimpin pembahasan dinamika geopolitik global, Pemilu 2024, dan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah untuk mencapai Indonesia Maju.