Jakarta, Owntalk.co.id – Laut adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri, jaga, dan kelola dengan bijak. Kusdiantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, menyampaikan hal ini pada Side Event Konferensi Umum UNESCO di Paris, Prancis, Selasa (14/11/2023).
Ia mengungkapkan bahwa tantangan pengelolaan laut di Indonesia meningkat, berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut dan sumber daya.
Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi hal ini melalui pengelolaan ruang laut, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
Penyelamatan ekologi laut menjadi prioritas, dengan alokasi minimal 30% untuk kawasan konservasi dalam pengelolaan ruang laut. Pemanfaatan sumber daya laut dilakukan melalui izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang dianggap memiliki status hukum kuat.
Indonesia berencana mengintegrasikan Ocean Big Data dan Ocean Account dalam perencanaan ruang laut ke depan. Kusdiantoro menguraikan empat strategi pengembangan pengelolaan ruang laut, termasuk digitalisasi, dukungan kesehatan laut, penerapan blue economy, dan pengurangan konflik.
“Setidaknya kami memiliki 4 (strategi) strategi dalam mengembangkan pengelolaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP) kedepan, yaitu (1) menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian, (2) mendukung pengelolaan kesehatan laut menjadi lebih baik, (3) mendukung penerapan blue economy, dan (4) mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut karena adanya transparansi dan partisipasi masyarakat,” tutur Kusdiantoro.
Kerjasama antarpihak dan negara diakui sebagai kunci mendukung pengelolaan ruang laut. Kusdiantoro juga merinci hasil Bali Leaders’ Declaration dalam G20, menyoroti blue economy, blue carbon, dan penanganan sampah plastik sebagai isu penting.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia komit terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan prinsip blue economy. Ekologi diutamakan dalam mengelola laut, sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Tantangan seperti pencemaran sampah laut, kemiskinan di wilayah pesisir, perubahan iklim, dan IUU fishing diakui. Indonesia merespons melalui lima program prioritas ekonomi biru, termasuk perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pembangunan budidaya laut, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik di laut.
Indonesia meyakini bahwa melalui kegiatan ekonomi biru, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional sambil menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Sinergi dengan pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dijaga untuk mencapai tujuan ini.
Indonesia juga berkomitmen mendukung negara-negara berkembang dan kepulauan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan tema Kepresidenan G20 Indonesia, Recover Together – Recover Stronger.