Polri Apps
banner 728x90

Dapat Sinyal Dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri Akan Rehabilitasi 3 HDPE di kepri

Gubernur Ansar beraudiensi dengan Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Laut) Kementerian Perhubungan RI Antoni Arif Priadi di Ruang Rapat Dirjen Perhubungan Laut Jakarta.

Jakarta, Owntalk.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, melanjutkan kunjungan kerja di Jakarta dengan beraudiensi bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Antoni Arif Priadi, di Ruang Rapat Dirjen Perhubungan Laut Jakarta pada Senin (16/10).

Gubernur Ansar, didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, meminta arahan dan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait rencana perkembangan konektivitas di bidang kelautan, khususnya pembangunan pelabuhan.

Ansar menyampaikan bahwa dinamisasi skema keuangan negara pada tahun anggaran 2024 mengalami banyak perubahan yang memerlukan penyesuaian.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri perlu memprioritaskan progres pembangunan dan revitalisasi di sektor pelabuhan yang menjadi konektivitas utama bagi masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kultur kelautan.

Beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur perhubungan laut di Kepri pada tahun 2024 menjadi fokus utama.

Ansar Ahmad meminta agar pemerintah pusat memberikan prioritas pada tiga pelabuhan yang perlu direhabilitasi di Kepri, yaitu pelabuhan HDPE Dirai di Kabupaten Karimun, pelabuhan HDPE Jagoh di Kabupaten Lingga, dan pelabuhan HDPE Kelong di Kabupaten Bintan.

Ansar Ahmad menekankan bahwa transportasi laut merupakan sarana utama bagi masyarakat Kepri, dan keberadaan pelabuhan yang representatif penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna.

“Transportasi utama masyarakat Kepri adalah transportasi laut. Selain ketersediaan moda/kapal yang memadai, juga dibutuhkan pelabuhan yang representif agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kita berharap di tahun 2024 nanti Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan anggarannya melalui DAK,” kata Ansar Ahmad.

Ia berharap Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024.

DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Antoni Arif Priadi, menyambut baik inisiatif yang diajukan oleh Gubernur Ansar Ahmad. Menurut Antoni, inisiatif tersebut merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah.

Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya selain aspek ekonomi dalam rencana pembangunan pelabuhan.

Antoni menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak ingin menghambat keinginan daerah dan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti rencana rehabilitasi pelabuhan di Provinsi Kepri dengan memperhatikan prioritas kepentingan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya juga harus dipertimbangkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *