Jakarta, Owntalk.co.id – Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional di Jenewa, Febrian A. Ruddyard, menekankan bahwa hak pembangunan, yang sering terlupakan selama bertahun-tahun dalam pembahasan Dewan HAM PBB, akan menjadi fokus kampanye Indonesia jika terpilih.

Dalam keterangannya usai jumpa pers virtual di Jenewa, Swiss, pada Selasa, Febrian menjelaskan bahwa hak pembangunan adalah hak yang melekat pada semua negara dan krusial untuk didiskusikan.

Achsanul Habib, Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa, menegaskan bahwa Dewan HAM PBB, jika Indonesia kembali terpilih untuk periode 2024-2026, tidak hanya harus fokus pada isu-isu geopolitik, tetapi juga memperhatikan isu penghapusan kemiskinan.

“Apabila sudah membahas isu mengenai (perang) Ukraina kencang, tetapi membahas isu penghapusan kemiskinan agak lemah,” kata Habib.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mencatat ketidaksetaraan dalam tata kelola global yang hanya menguntungkan sebagian kecil negara.

Diskriminasi perdagangan terhadap negara berkembang juga masih berlangsung, sedangkan rantai pasok global dikuasai oleh beberapa negara.

Selain hak pembangunan, Indonesia berupaya mendorong pembentukan mekanisme antara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) untuk memfasilitasi masukan atau pandangan AICHR terkait potensial pelanggaran HAM di kawasan.

Indonesia, dengan tema “Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan,” mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, setelah sebelumnya mewakili kawasan Asia Pasifik pada periode 2020-2022.

Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Afrika dan Asia Pasifik diwakili masing-masing 13 negara. Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara. Sementara Eropa Timur diwakili enam negara. Adapun wilayah lainnya diwakili tujuh negara.