DSI Gelar Pengambilan Sumpah Mediator, Bali Dalo Sebut Ada Kejanggalan

Batam, Owntalk.co.id – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) menggelar acara penandatanganan pakta integritas, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan profesi mediator bersertifikasi terhadap 117 orang, bertempat di Aula Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Senin (29/05/23). 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Unrika Batam, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Bali Dalo SH selaku pengacara senior Provinsi Kepri. 

Ditemui media, Bali Dalo menilai banyak kejanggalan dari kegiatan tersebut. Sehingga menurutnya perlu menjadi perhatian para pihak, utamanya para pihak yang disebutkan namanya dalam Berita Acara (BA) pengambilan sumpah dan juga para mediator yang diambil sumpahnya. 

“Sesama orang hukum, saya perlu angkat bicara agar ini kedepan menjadi perbaikan,” ungkap Bali Dalo ke awak media, Minggu (4/6/2023) di bilangan Batam Centre. 

Pertama, dalam BA Sumpah disebutkan bahwa pengambilan sumpah terbuka Mediator Dewan Sengketa Indonesia (DSI), sehingga menurutnya pemahaman bahwa lafal sumpah diucapkan oleh Pimpinan DSI yang kemudian diikuti oleh mediator yang disumpah, namun di dalam BA Sumpah tertulis yang mengambil sumpah adalah Rohaniawan dan Berita Acara Sumpah ditandatangani oleh Rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing peserta.

Selanjutnya, di dalam BA Sumpah tertulis Saya penyuluh/Rohaniwan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, namun pada kenyataannya menggunakan setempel atau cap kantor Kementerian Agama Kota Batam.

“Tertulis Kementerian Agama Provinsi Kepri, tapi stempelnya Kota Batam,” terang Bali Dalo. 

Bali Dalo juga menjelaskan, Stempel atau cap kantor Kementerian Agama  Kota Batam, distempelkan pada tandatangan rohaniwan. Sedangkan rohaniwan bukan Kepala Kantor Kementerian Agama  Kota Batam sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penggunaan stempel tersebut.

“Pada bagian yang distempel tertulis ‘YANG MENGAMBIL SUMPAH’ dan pada bagian tersebut ditandatangani oleh Rohaniwan. Sedangkan pada saat acara sumpah, rohaniwan hanya pada posisi diam dan memegang Kitab Suci. Jadi tidak dalam posisi atau kedudukan sebagai pihak yang mengambil sumpah,” ungkapnya. 

Lanjut Bali Dalo, Pada posisi tandatangan rohaniwan, tidak ditulis atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama  Kota Batam. Sehingga penggunaan Stempel kantor Kementerian Agama Kota Batam tidak memiliki hubungan hukum antara orang yang menandatangani Berita Acara Sumpah dengan stempel tersebut.

“Tidak semua Rohaniwan adalah Pegawai atau pejabat Departemen Agama Kota Batam. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan  stempel/cap Kantor Kementerian Agama  Kota Batam,” jelasnya. 

Bali Dalo juga Mengungkapkan, di dalam Berita Acara Sumpah pada garis datar satu tertulis. ‘Bahwa Saya Akan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Dan UUD Tahun 1945 Sebagai Dasar Negara’.

“Artinya yang menjadi Dasar Negara adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945, namun sepengetahuan saya yang menjadi dasar Negara RI adalah Pancasila. Sedangkan UUD Tahun 1945 bukan dasar Negara. Jadi jika benar, maka redaksi Berita Acara Sumpah tersebut di atas perlu direvisi,” katanya. 

Bali dalo menambahkan, selain itu ada kejanggalan lainnya, yang melafalkan sumpah saat pelantikan adalah Pimpinan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) dan diikuti oleh yang disumpah. Namun di dalam Berita Acara Sumpah Pimpinan Dewan Sengketa Indonesia (DSI) bertindak sebagai saksi. Seharusnya pimpinan DSI tersebut sebagai pihak yang menandatangani Berita Acara Sumpah.

“Sertifikat Mediator dan Berita Acara Sumpah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun dengan adanya Sertifikat Mediator dan Berita Acara Sumpah yang ditandatangani oleh pihak yang berbeda, maka menjadi hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan hukum. Seakan-akan keluar dari tempat dan Lembaga yang berbeda,” tutupnya. 

Sebelumnya, Dr. Tri Artanto yang juga selaku Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu menuturkan bahwa sebelumnya pihaknya baru saja mengadakan pendidikan mediator dengan total 117 orang yang disumpah di Aula Unrika.

Hingga saat ini hanya ada 23 lembaga sertifikasi mediator nonhakim yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung (MA). Lembaga selain itu yang menyelenggarakan sertifikasi mediator nonhakim tidak diakui. Lulusannya tidak bisa berpraktik mediator di pengadilan. Hal itu diungkapkan Asisten Ketua Kamar Pembinaan MA oleh Edy Wibowo dalam Rapat Koordinasi Mediator Hakim dan Nonhakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jum’at (12/8/2022) lalu.

Dewan Sengketa Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang memberikan layanan alternative penyelesain sengketa baik dengan menggunakan instrument kelembagaan Dewan Sengketa maupun penyelesaian sengketa dengan menggunakan kompetensi/keahlian individu masing – masing Mediator / Ajudikator / Konsiliator / Arbiter yang terdaftar di Dewan Sengketa Indonesia (DSI).