* Padahal Transfer Dana dari APBN Lebih Tinggi Dibanding PAD
Batam, Owntalk.co.id – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan investasi di Batam yang melambat karena tergantung pada transfer dana dari pusat (baca: APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional). Tito menyayangkan Kepala Daerah tidak paham dalam pengendalian inflasi.
”Pengendalian (inflasi) di Kepulauan Riau saat ini cukup baik. Tetapi, salah satu daerah di Kepri, yakni Kota Batam, PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya jauh lebih kecil dibanding transfer dana dari pusat (APBN). Swasta (pengusaha)-nya hidup, tetapi yang lain, investasi kurang bertumbuh dan (pemerintah daerah-nya) tergantung transfer dana pusat, dimana (dana pusat) habis untuk gaji pegawai dan lain-lain,” kata Tito Karnavian kepada wartawan, usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I TA 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, di Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Jumat, 19/5/2023.
Menurut Tito, seharusnya pemerintah daerah kreatif dalam mencari solusi untuk menumbuhkan sektor swasta, seperti memberi insentif, menarik investor asing dan dalam negeri. ”Kunci menarik investor adalah menanamkan kepercayaan kepada mereka (investor). Itu sebabnya saya meminta kepala daerah mampu menumbuhkan keyakinan para investor, serta memberi kepastian hukum dan keamanan,” ucap Tito Karnavian di hadapan 7 Kepala Daerah se-Kepri.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam, menjalankan program Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di 12 kecamatan se-Kota Batam. Program itu menelan biaya puluhan miliar, namun akhirnya Pasar TPID ditutup pada 2022 lalu karena gagal dan pasar tidak ramai dikunjungi pembeli.
Terhadap proyek pengendalian inflasi yang dinilai gagal itu, Mendagri menyatakan pihaknya meminta Wali Kota Batam melakukan evaluasi. ”Kalau gagal (Pasar TPID)-nya dievaluasi. Kami minta Gubernur membikin tim untuk membantu kepala daerah (yang dinilai tidak memahami inflasi) untuk membantu agar program dapat berjalan. Kami dari Kementerian Dalam Negeri juga akan turut membantu dengan membentuk tim dan meminta inspektorat. (Kepala Daerah/Wali Kota) harus belajar tentang inflasi,” terang Tito Karnavian.
Pengendalian (inflasi) di Kepulauan Riau saat ini cukup baik. Tetapi, salah satu daerah di Kepri, yakni Kota Batam, PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya jauh lebih kecil dibanding transfer dana dari pusat (APBN). Swasta (pengusaha)-nya hidup, tetapi yang lain, investasi kurang bertumbuh dan (pemerintah daerah-nya) tergantung transfer dana pusat, dimana (dana pusat) habis untuk gaji pegawai dan lain-lain. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Dia menjelaskan, sebelumnya Wali Kota dan pada Kepala Daerah belum paham tentang inflasi. ”Sekarang (para kepala daerah) sudah mengerti, karena setiap minggu kita rapat untuk menjelaskan soal inflasi. Harus ada konsistensi dalam mengendalikan inflasi,” ujar Tito Karnavian.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pencapaian inflasi pada April yang relatif terkendali. Diketahui bahwa angka inflasi pada April 2023 sebesar 4,33% yang menurun dari sebulan sebelumnya sebesar 4,97%. Hal itu dijelaskan Tito kepada para kepala daerah se-Kepri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I TA 2023 di Provinsi Kepulauan Riau itu.
Mendagri menambahkan, capaian inflasi yang relatif terkendali tersebut juga menempatkan posisi Indonesia di peringkat 145 dari 186 negara di dunia dalam pengendalian inflasi. Hal itu juga menempatkan Indonesia di peringkat 8 dari 20 negara G20 dalam konteks inflasi terendah. Sementara di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 tingkat inflasi terendah.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengajak daerah-daerah dengan kondisi inflasi rendah agar dapat menjaga capaiannya tersebut dan terus memastikan angka inflasi tetap terkendali. Sedangkan daerah dengan angka inflasi tinggi didorong agar melakukan evaluasi serta melakukan terobosan dan inovasi untuk mengendalikan angka inflasi.
Di akhir rapat, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Kepri mampu mengendalikan inflasi. ”Saya berterima kasih kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kepri, karena inflasi di Kepri sampai bulan April 2023 itu relatif terkendali, yakni 4,09 persen. Itu di bawah nasional sebesar 4,33 persen,” kata Tito.
Dia mengatakan, dengan hasil yang dicapai tersebut yang sangat diperlukan adalah konsistensi untuk mengendalikan inflasi ini secara serius setelah adanya gejolak perekonomian secara global seperti pasca COVID-19 dan lainnya. Artinya, dengan terkendalinya inflasi itu, harga-harga barang dan jasa di Provinsi Kepri relatif terkendali.
”Makanya kita bisa menikmati lagi yang namanya Lebaran, daging ada, ayam ada dan harganya pun relatif terkendali. Itu semua berkat kerja keras dari Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Wali Kota se-Kepri semua bagus,” pungkas Tito Karnavian. (*)