Jakarta, Owntalk.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem lebih cepat dari agenda target Sustainable Development Goals (SDGs).
Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pembicara kunci pada opening forum Pengetahuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Minggu (7/5/2023).
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kita, terutama di Kemenko PMK meminta tingkat kehancuran ekstrem nol persen pada tahun 2024, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda (SDGs),” kata Menko Muhadjir, Minggu ( 7/5/2023 ).
Sesuai Instruksi Presiden No.4/2022 bahwa kemisikinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang harus diselesaikan secara sinergis terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah.
Serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademika, dan non pemerintah. Hal ini, kata Menko Muhadjir agar masalah yang dihadapi penduduk miskin ekstrem seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan.
Kemudian rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak.
Guna mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kehancuran ekstrem, Menko Muhadjir menyampaikan setiap lembaga/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana yang diatur oleh Presiden RI.
“Upaya konvergensi penyelesaian sisa-sisa ekstrem mulai menunjukkan hasil,” kata Menko Muhadjir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74 persen turun 0,3 persen dari 2,04 persen pada Maret 2022.
Menko Muhadjir juga mengatakan dua program Indonesia dalam memberantas ekstem kemiskinan adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah.
Pemerintah juga memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah.
Serta pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif. Menko Muhadjir mengatakan, target penurunan kemiskinan ekstrim nol persen sangat sulit.
“Mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau. Kita mengharapkan target kemiskinan nol persen tercapai atau paling tidak mendekati nol persen,” kata Muhadjir.