Tanjungpinang, Owntalk.co.id – Sejumlah ruas jalan di Kota Batam yang berada di bawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi akan jadi mulus di tahun ini. Perhatian pemerintah provinsi Kepulauan Riau itu sebagai bukti dan menepis anggapan bahwa Kota Batam dianggap sebagai ‘anak-tiri.’
”Rencana peningkatan sejumlah ruas jalan di Kota Batam membuktikan bahwa Gubernur Ansar Ahmad tidak memperlakukan Batam sebagai anak tiri, seperti tudingan sejumlah nitizen. Bagaimanapun, kita harus bersyukur bahwa pemerintah provinsi tetap memiliki kepedulian tinggi terhadap Batam,” kata Amadeus Lauhaq, seorang praktisi konstruksi di Kota Batam, Selasa, 28/3/2023.
Dia tidak setuju dengan tudingan terhadap pemerintah provinsi yang dinilai tidak peduli dengan kondisi jalan provinsi di Kota Batam. Sebagian besar jalan rusak di Kota Batam, menurut Amadeus, adalah jalan lingkungan dan di kawasan perumahan. Saat ini, katanya, jalan yang banyak rusak terdiri dari jalan di kawasan jasa perdagangan, industri dan pemukiman. Pada umumnya jalan-jalan yang menghubungkan titik konsentrasi warga itu merupakan tanggungjawab pemerintah kota.
”Jalan di lingkungan perumahan merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Batam. Jangan suka menuding pihak lain sebagai biang masalah kerusakan infrastruktur, sebab semua pihak sudah punya tanggung jawab masing-masing. Ada jalan di bawah tanggungjawab pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh BP (Badan Pengusahaan) Batam, ada di bawah provinsi, namun Pemerintah Kota juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara jalan di akses-akses pemukiman,” ucap Amadeus.
Data dari Pemerintah Provinsi, tahun ini proyek peningkatan jalan yang berobang menjadi mulus akan dilakukan di sejumlah titik. Antara lain peningkatan jalan akses Kampung Mergung – Kampung Tua – Tanjung Memban, Kelurahan Batu Besar. Untuk memuluskan jalan itu pemerintah provinsi telah mempersiapkan dana sebanyak Rp3 miliar. Kemudian peningkatan jalan menuju sekolah di Tiban sebesar Rp1 miliar, dan peningkatan jalan Muka Kuning – Tanjungpiayu yang akan dimuluskan dengan biaya Rp3 miliar. Khusus jalur jalan ke Tanjungpiayu ini, belum lama ini dicaci oleh nitizen sebagai jalan provinsi yang tidak bakal bisa diperbaiki. Namun faktanya tahun ini bakal dibangun mulus oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Sebagaimana misi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam misi kelima akan ‘Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan’ di Kepulauan Riau. Akhir tahun lalu Jalan Laksamana Bintan di Kota Batam sudah dijadikan lebar dan mulus. Menurut Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, pada 2022 Pemerintah Provinsi telah melakukan perbaikan jalan Laksamana Bintan dalam dua paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp10 miliar.
Data dari Pemerintah Provinsi, tahun ini proyek peningkatan jalan yang berobang menjadi mulus akan dilakukan di sejumlah titik. Antara lain peningkatan jalan akses Kampung Mergung – Kampung Tua – Tanjung Memban, Kelurahan Batu Besar. Untuk memuluskan jalan itu pemerintah provinsi telah mempersiapkan dana sebanyak Rp3 miliar. Kemudian peningkatan jalan menuju sekolah di Tiban sebesar Rp1 miliar, dan peningkatan jalan Muka Kuning – Tanjungpiayu yang akan dimuluskan dengan biaya Rp3 miliar. Khusus jalur jalan ke Tanjungpiayu ini, belum lama ini dicaci oleh nitizen sebagai jalan provinsi yang tidak bakal bisa diperbaiki. Namun faktanya tahun ini bakal dibangun mulus oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Data dari Dinas Kominfo dan Sosial Media.
”Dibagi 2 paket, yaitu Peningkatan Jalan Simpang BNI – Underpass (lanjutan) sebesar Rp4 miliar dan peningkatan jalan Simpang Franky – Simpang BNI (lanjutan), dengan anggaran Rp6 miliar,” ucap Rodi beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat ini secara keseluruhan paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Dia menjelaskan, pemprov sedang mempersiapkan penyelesaian pekerjaan Jalan Laksamana Bintan agar tuntas dengan dana Rp50 miliar. Dana itu untuk membangun dan memuluskan ruas jalan Simpang Kalista – Simpang Franky sebesar Rp18 miliar, ruas jalan Simpang Franky – Simpang BNI sebesar Rp8 miliar dan ruas jalan Simpang BNI – Underpass dengan biaya Rp24 miliar.
Sebelumnya sejumlah nitizen menyebarkan komentar di sosial media yang menuding Pemerintah Provinsi menganak-tirikan Kota Batam dalam pembangunan infrastruktur. ”Batam di anggap anak tiri. Jalanan nasional di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Masa Bodoh Krn Tidak ada pengalokasian anggaran dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk infrastruktur jalan nasional di Batam. Lalu, 2024 Datang Pura Pura Peduli, Kasih Bantuan Sana Sini Biar Di Lihat Peduli Dan Kesalahan di Hapuskan,” tulis seorang nitizen.
”Ingat. Warga Butuh Kerja Nyata dan Tanggung Jawab Bersama. Jangan Lempar Tanggung Jawab mu pada Pemerintah Kota Batam, Sedangkan Anda Seolah Tiada Merasa Bersalah. Ingatlah Bahwa Batam Ini Juga Bagian Dari Propinsi Kepulauan Riau. Jangan Bikin Batam Seperti Di Anak TIRIKAN PAK. KAMI BUTUH PEMIMPIN YANG ADIL WALAU TAK MERATA. BUKA. CUKUP DI ALIM ULAMA SAJA. ALIM TAPI TAK ADIL UNTUK APA. HAJI MUHAMMAD RUDI/ HMR SAHABAT JUANG RUDI/SJR BUKA MATAMU DAN LIHATLAH BETAPA PEDULINYA PEMIMPIN YG BERBUAT DAN TAK BERBUAT,” demikian lanjutan komentar nitizen tersebut.
Komentar miring itu ditutup dengan ucapan: ”SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA.1444H – 2023M.” (*)