Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Kemendagri pada acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad atas capaian realisasi belanja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi kedua se-Indonesia.
Dalam kategori Realisasi Belanja Tertinggi, Provinsi Kepulauan Riau berhasil menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Lampung, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri mencapai 99,33 persen dari pagu anggaran belanja sebesar 3.870,32 triliun, dengan realisasi sebesar 3.844,52 triliun.
Sementara itu, dalam kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, Provinsi Kepulauan Riau juga berhasil meraih peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Utara, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan PAD Provinsi Kepri pada tahun 2022 sangat signifikan, di mana anggaran PAD di APBD mencapai 1.348,49 miliar, dengan realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1.584,58 miliar atau 117,51 persen.
Gubernur Ansar menyatakan rasa bangganya atas penghargaan tersebut dan mengaku bahwa kerja keras Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
“Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri,” kata Ansar.
Acara APBD Award 2023 ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD.
Selain itu, acara tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak”.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebutkan rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini,” kata Agus Fatoni.