Jakarta, Owntalk.co.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menyuarakan dukungannya terhadap penguatan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui pertemuan bilateral yang dilaksanakan secara virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Katherine Tai, Rabu (15/3/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan AS terhadap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan perundingan putaran kedua IPEF di Bali.
“Kami harap IPEF dapat menghasilkan hal-hal kontrit dan meberikan manfaat yang luas bagi seluruh negara anggota IPEF khususnya bagi pekerja, konsumen, bisnis, dan investor,” ujar Airlangga.
Ambassador Tai menyambut baik pernyataan tersebut dan menyampaikan optimisme Pemerintah AS bahwa IPEF dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Kami melihat beberapa potensi kolaborasi di beberapa sektor dapat didorong untuk penguatan hubungan bilateral kita, seperti peningkatan kompetensi digital, teknologi bersih, dan jasa perbankan,” sambut Ambassador Tai.
Pertemuan tersebut juga membahas beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah AS diantaranya penerapan Neraca Komoditas (NK) bagi produk impor dan regulasi Indonesia yang mengatur pengenaan Bea Masuk untuk barang tidak berwujud (intangible goods).
Airlangga menjelaskan bahwa penerapan NK bertujuan untuk mengendalikan jumlah peredaran barang yang akan berdampak pada harga jual ke konsumen.
Pada akhir pertemuan, Ambassador Tai menyampaikan bahwa AS akan menyambut delegasi Indonesia dan 12 negara mitra IPEF lainnya pada pertemuan tingkat Menteri IPEF bulan Mei 2023.
IPEF merupakan kerangka kerja sama ekonomi di antara para sekutu dan mitra yang memiliki visi yang sama di kawasan Indo-Pasifik. Mitra IPEF telah terlibat dalam diskusi intensif untuk menjabarkan empat pilar kerangka yang meliputi Perdagangan, Rantai Pasokan, Ekonomi Bersih, dan Ekonomi Adil.
Perundingan putaran kedua IPEF di Bali diselenggarakan pada tanggal 13-19 Maret 2023 dan dihadiri oleh juru runding dari 14 negara, termasuk AS dan Indonesia.