Jakarta, Owntalk.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan perkawinan anak menjadi isu yang banyak dibahas peserta dalam dialog bersama perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dan Forum Anak Daerah bertajuk Kabar – Kabari Edisi 2.0.
Adapun perwakilan Forum Anak Daerah wilayah tengah, Locita berpendapat perkawinan anak yang terjadi di wilayahnya disebabkan karena berbagai hal.
Salah satu contohnya, di wilayah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat usia perkawinan anak dipicu karena adanya masalah perekonomian pada keluarga dan adanya tekanan dari orang tua yang menganggap bahwa anak yang lebih cepat menikah akan lebih baik.
“Karena jika anak ini sudah menikah, maka akan memperkecil resiko melakukan zina. Masih banyak orang tua yang menganggap perempuan tidak bisa memiliki karir dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut membuat perempuan menjadi diremehkan dan angka perkawinan semakin meningkat. dini pada anak,” ujarnya, Selasa (21/2/2023).
Puspayoga mengatakan, sesuai tugas dan fungsi di Kemen PPPA, maka himbauan akan berkoordinasi lebih lanjut terkait langkah apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan memperhatikan solusi – solusi yang telah direkomendasikan oleh masing – masing perwakilan Forum Anak Daerah.
Ia juga akan mengomunikasikan dengan lembaga-lembaga terkait dan kepada pemerintah daerah setempat, guna mengeksekusi apa yang menjadi harapan mereka.
“Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar – besarnya atas keterbelakangan permasalahan, serta rekomendasi solusi yang telah disampaikan, terkait dengan isu – isu dalam lima klaster hak anak, baik itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus,” ujar Paspuyoga.
Mengenai permasalahan perkawanin anak, solusi yang di sampaikan perwakilan Forum Anak Daerah dari wilayah Barat, Tengah, Timur ini menjadi penting. Karena menurut Puspayoga, untuk penanganan setiap kasus tidak bisa di generalisasi secara umum, melainkan perlu juga memperhatikan secara pasrsial terkait karakter, adat, dan budaya dari masing-masing daerah.
Beberapa isu lain yang juga dikemukakan dalam dialog ini adalah kebebasan berekspresi yang belum sepenuhnya terwujud di daerah karena Forum Anak seringkali tidak dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).
Forum Anak Daerah juga mendapat laporan belum banyak fungsinya wadah bagi korban untuk bisa melapor dan bebas bercerita tentang apa yang dialami.
Penyelesaian lainnya, yaitu mengenai perlindungan miras dan NAPZA, fasilitas kesehatan ramah anak yang kurang mampu, maraknya pekerja anak, perundungan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan cyberbullying, rokok dan iklan rokok hingga isu perlindungan khusus anak, yaitu kekerasan fisik maupun seksual pada anak.
Lebih lanjut, Ketua Forum Anak Nasional Muhammad Aqsha Dewantoro menyampaikan bahwa isu prioritas yang sudah dirangkum oleh Forum Anak Nasional ini dapat dijadikan bahan pokok atau menjadi tema dari kegiatan Forum Anak di daerah. Nanti akan dianggap sebagai rencana tindak lanjut yang selanjutnya akan dilaporkan pada laporan triwulan pada Mei 2023 mendatang.
Kegiatan Kabar – Kabar yang berlangsung secara berani tersebut mencakup bencana isu prioritas daerah, laporan triwulanan, dan rapat koordinasi, serta wadah partisipasi Forum Anak.