Jakarta, Owntalk.co.id – Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (Balitbang SDM Kominfo) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/lembaga untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Unpad.
Pendidikan lanjutan yang ditawarkan adalah Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Program Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis projek untuk bidang Regulasi Digital. Masa tempuh pendidikan selama tiga semester.
Program tersebut dalam rangka peningkatan profesionalisme serta kapasitas sumber daya manusia, khususnya praktisi, peneliti, dan ASN untuk mendukung penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan serta pemeriksaan dibidang kebijakan dan hukum digital.
Metode pembelajarannya pun dilakukan secara hibrida, yaitu gabungan antara pembelajaran secara daring dan luring. Kemudian, untuk pendaftaraannya, ASN bisa mendaftar secara paralel ke Kementerian Kominfo dan Universitas Padjajaran.
Bagi yang berminat mendaftar beasiswa Kominfo untuk S2 program magister Ilmu Hukum di Unpad, silakan akses tautan http://beasiswa.kominfo.go.id/ dan http://smup.unpad.ac.id/magister/.
Sebelum melakukan pendaftaran beasiswa, pastikan Anda telah memenuhi syarat berikut ini agar lolos seleksi.
Syarat pendaftaran beasiswa Kominfo:
- Berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS);
- Masa kerja minimum dua tahun yang terhitung sejak menjadi CPNS;
- Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedangmengikuti program pendidikan S2 darilembaga lain;
- Berusia maksimum 37 tahun;
-Mendapatkan izin dan rekomendasi daripejabat berwenang. - Persyaratan standar IPK minimal 3,00;
- Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis proyek bidang kekhususan Regulasi Digital adalah tugas dan fungsinya terkait penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan, serta pemeriksaan/audit di bidang kebijakan dan hukum digital.
Selain itu, Anda juga harus memenuhi persyaratan dokumen untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Kominfo S2 program studi Ilmu Hukum di Unpad.
Berikut ini persyaratan dokumen yang harus dipenuhi:
- Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS;
- SK PNS;
- SK terbaru;
- Ijazah dan transkrip nilai S1;
- Surat izin/rekomendasi dari pimpinan untuk melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana;
- Surat pernyataan dari pimpinan, minimum pimpinan instansi setingkat eselon II dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa akan di tempatkan pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah dijalankan kembalinya kesatuan kerja asal apabila dinyatakan sebagai penerima beasiswa;
- Pemenuhan persyaratan relevan tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih;
- Bagi PNS dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ/Surat Keputusan/Surat Tugas yang menyatakan tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan)
- Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing satuan kerja kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait di atas meterai Rp10.000;
- Outline rencana tugas akhir maksimal 1 halaman berisi judul, latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir dengan topik yang sesuai dengan bidang hukum khususnya regulasi digital.
Seluruh kelengkapan dokumen dilakukan secara paralel dengan melengkapi berkas persyaratan yang dikirimkan kepada Tim Admin Beasiswa Sekretariat Badan Litbang SDM (beasiswadn@kominfo.go.id) dan pendaftaran secara daring di Universitas Padjadjaran https://smup.unpad.ac.id/magister/.
Berikut dokumen atau data yang diperlukan untuk mendaftar Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP), antara lain:
- Lulusan program sarjana yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes;
- Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran (PIP Unpad) dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku, atau Tes Potensi Akademik (TPA) institusi penyelenggara resmi lainnya yang diakui Unpad yaitu: PLTI Himpsi; UGM; Unair; UI; Bappenas;
- Memiliki sertifikat English Language Test (ELT) UNPAD yang masih berlaku dengan nilai minimal 450, atau tes kemampuan Bahasa Inggris dari institusi penyelenggara resmi yang diakui Unpad seperti TBI, ITB, UPI, British Council, Duolingo.com, PLTI.
Bagi yang berminat mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silahkan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA
Bagi yang berminat ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silakan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/.
Adapun, batas waktu pendaftaran beasiswa S2 Regulasi Digital Kominfo pada 11 Desember 2022. Sementara itu, batas waktu pendaftaran SMUP pada 12 Desember 2022, dan verifikasi dokumen akan dilaksanakan pada 12 hingga 15 Desember 2022.
Ujian atau wawancara akan dilaksanakan pada 16 Desember 2022. Kemudian, pengumuman seleksi pendaftaran beasiswa Kominfo pada 19 Desember 2022.
Namun demikian, para calon pendaftar untuk terus memantau laman Universitas Padjajaran, karena jadwal yang tercantum bisa saja berubah.