Swiss-Belinn-Promotion
Batam  

Miliki SK Kemenkumham dan Haki, Teddy Nuh Ajak Pemuda KNPI Rapatkan Barisan Dan Tinggalkan Perselisihan

Batam, Owntalk.co.id – perihal kegaduhan dan dualisme yang sempat terjadi di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Menuai Tanggapan dari Ketua DPD KNPI Kepri Teddy Nuh. Ia menjelaskan dualisme atau keributan di tubuh KNPI sebelumnya telah usai dan berlalu. Saat ini, pihaknya telah memiliki Sk Kemenkumham dan Haki yang secara sah diakui oleh negara. 

Teddy mengatakan, saat ini untuk urusan legalitas telah selesai seluruhnya. Pihaknya telah mengantongi Legalitas yang sah. Tentunya hal tersebut menjadi dasar bagi KNPI dalam menjalankan roda organisasi.

“Kami telah memiliki Sk Kemenkumham dan Haki yang sah diakui oleh negara Indonesia. Untuk itu kami akan fokus menjalankan organisasi agar dapat menyatukan seluruh pemuda yang ada di Kepri. Mari kita tinggalkan kegaduhan yang lalu serta rapatkan barisan dan fokus kepada arah pembangunan,” ungkapnya.

Lanjut Teddy, pihaknya mengajak seluruh okp bersatu, sebab KNPI masih membuka diri bagi siapa saja pemuda yang ingin ikut bergabung. Pada minggu lalu kami secara sah telah menerima salinan Sk Kemenkumham dan Haki dari Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan.  

“Saat ini kami masih membuka diri bagi para pemuda yang ingin bergabung ke KNPI. Minggu lalu, kami sudah mendapatkan Salinan SK dan Haki. Untuk itu, para okp pemuda tidak perlu lagi bimbang dan ragu untuk bergabung bersama kami. Sebab, tidak ada KNPI Versi lainnya,” jelasnya. 

Teddy Nuh menambahkan, saat ini KNPI Kepri sudah membentuk empat kabupaten dan kota. Yaitu, Bintan, Tanjung Balai Karimun, Anambas dan Kota Batam. Ia juga menyebut jika ada pihak lain yang menggunakan logo KNPI selain pihaknya maka akan berurusan dengan Hukum. 

“Saat ini, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang bukan Anggota KNPI untuk tidak lagi menggunakan Atribut KNPI dan Logo. Kecuali, ia telah bergabung bersama kami di KNPI. Namun jika masih ada yang melakukan hal tersebut, maka akan di Somasi dan masuk ke ranah Hukum,” tegasnya. 

Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan memberikan salinan Sk Kemenkumham yang terdaftar dengan Nomor: Ahu – 0001273.Ah.01.08. Tahun 2022. 

Sebelumnya, Ryano Panjaitan terpilih sebagai Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres XVI yang di gelar di Jakarta sejak Jumat (08/04/2022) hingga Minggu (10/04/2022). Ryan didapuk sebagai ketua umum secara aklamasi, setelah dua calon lainnya tak meneruskan pencalonan.

Setelah itu, Ryan melantik para pengurus yang baru DPP KNPI masa bakti 2022-2025, pada Sabtu (16/07/2022). Agenda tersebut berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta. Lalu, Ryan membentuk kepengurusan ditingkat DPD Dan berhasil menyelesaiakan persoalan SK Kemenkumham dan Haki.