Masyarakat Kalsel Minta KPK Usut Tuntas Kasus Pajak PT Jhonlin

Date:

Related stories

Muswil IV Pemuda Pancasila Kepri Resmi Dibuka, Siapakah Nahkoda Selanjutnya

Batam, Owntalk.co.id - Pemuda Pancasila (PP) Kepulauan Riau (Kepri)...

Petugas Gabungan Gelar Razia Pajak Kendaraan di Daik – Lingga

Lingga, Owntalk.co.id - Sejumlah kendaraan bermotor terjaring razia saat...

Jelang Konser Noah, PTSP Periksa Perizinan Holywings Batam

Batam, Owntalk.co.id - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...

NELAYAN KARIMUN TERSAMBAR PETIR SAAT MENJARING IKAN DI PERAIRAN TAKONG HIU KAB. KARIMUN

Karimun, Owntalk.co.id - Sat Polairud Polres Karimun berhasil evakuasi...

PT Timah Serahkan Bantuan Kursi untuk Mendukung Kegiatan Masyarakat Dusun II Desa Gemuruh

Kundur Barat, Owntalk.co.id -- Untuk meningkatkan sarana dan prasarana...

Jakarta – Penggiat Anti Korupsi mewakili Masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI agar dapat mengusut tuntas dalang dari kasus rekayasa pajak yang dilakukan PT Jhonlin Baratama.

Laporan mereka diterima oleh KPK RI pada Jumat, 10 Juni 2022, dan melakukan orasi di depan Kantor KPK dengan tulisan ‘Tangkap Mafia Hukum di Kalimantan’.

Koordinator Subhan Saputra memohon kepada KPK RI, agar perkara rekayasa kewajiban pajak PT Jhonlin Baratama yang sudah terbukti atas putusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tanggal 4 Februari 2022 kepada Angin Prayitno Aji dengan putusan sembilan tahun penjara atas korupsi suap pajak PT Jhonlin Baratama.

“Karena itu kami masyarakat kalsel mendesak agak KPK mengusut tuntas terkait hilangnya barang bukti tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 pada PT Jhonlin Baratama saat pemeriksaan/penggeledahan oleh KPK RI,” jelas Subhan di depan Kantor KPK kepada Wartawan.

Dibalik hilangnya kasus rekayasa pajak ini, Subhan meyakini adanya dalang, dibelakang atas hilangnya barang bukti tersebut.

Masyarakat Kalimantan Selatan sangat berharap kepada KPK untuk dapat menindaklanjuti kasus ini, dan mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh KPK, siapapun yang menghilangkan bukti akan menerima sanksi.

“Adanya saksi pidana bila barang bukti suatu perkara disembunyikan atau dihilangkan, demi untuk tegaknya supremasi hukum dan jangan ada kesan KPK RI tebang pilih atas kasus korupsi di Indonesia,” jelas Subhan.**

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories