Adil menjelaskan, dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, diwujudkan dengan membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan seluruh desa dengan kecamatan, dan kecamatan dengan kabupaten. Sampai tahun 2021 ini, jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 65,98 persen dengan konstruksi hotmix, beton, dan base.
Pada APBD Perubahan tahun 2021, pemerintah daerah telah menganggarkan kegiatan rehabilitasi Jalan sebesar Rp 11,4 miliar, dengan target perbaikan jalan sepanjang 17 kilometer. Sementara itu pada APBD 2022 untuk rekonstruksi Jalan telah dianggarkan sebesar Rp 307,8 miliar dengan target panjang jalan sepanjang 58 kilometer. Selanjutnya, untuk pemeliharaan berkala jalan sepanjang 15,4 kilometer dan pembangunan jalan 35 kilometer. Selain itu beberapa ruas jalan dibiayai dengan pinjaman daerah yang pengajuannya sedang dalam proses dan menunggu persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk akselerasi pelayanan dasar kepada masyarakat pengguna jalan.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp 6,9 miliar pada APBD perubahan tahun 2021, melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sasaran 397 sambungan rumah. Pada APBD tahun 2022, alokasi anggaran ditingkatkan menjadi sebesar Rp 15 miliar.
Infrastruktur dasar lainnya yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah elektrifikasi atau kebutuhan energi listrik yang rasio elektrifikasi sudah mencapai 77,5 persen. Rasio elektrifikasi terendah, berada di Kecamatan Rangsang Pesisir sebesar 31.8 persen dan Kecamatan Pulau Merbau sebesar 38.2 persen.
“Kedepan, kita terus mendorong PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.
Adil menjelaskan untuk bidang kesehatan, pemerintah daerah juga meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat secara merata sampai ke desa, berbagai upaya yang dilakukan yakni dengan melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di Kecamatan serta secara bertahap mempersiapkan RSUD menuju Rumah Sakit Rujukan sesuai standar.
Pemerintah Kabupaten juga menyediakan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti, dengan mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga mencapai level Universal Health Coverage (UHC) 95,4 persen. Dimana seluruh biaya iuran preminya ditanggung oleh pemerintah daerah pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2021 sebesar Rp.9,92 miliar.
“Bagi masyarakat yang belum bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten menyediakan pelayanan kesehatan melalui program pengobatan gratis menggunakan KTP. Pemerintah Kabupaten telah menjalin kerjasama dengan 6 rumah sakit di dalam dan luar Provinsi Riau, yakni RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, RS Awal Bross Pekanbaru, RS Prima Pekanbaru, RSUD Bengkalis, RSUD M.Sani Tanjung Balai Karimun dan RSUD Kepulauan Meranti dengan alokasi dana di APBD Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar Rp.7,7 miliar. Tahun anggaran 2022, diupayakan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar,” Jelasnya
Terkait program nasional pencegahan dan penanggulangan Stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 11 persen.
“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kepulauan Meranti, atas kinerja dan kerjasamanya sehingga berhasil mengantarkan Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prestasi terbaik I tingkat Provinsi Riau dalam penilaian kinerja tahun 2021,” ujar Adil.