Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pesawat N219 Amphibi ini khususnya soal penganggaran. Dalam perencanaan pengembangan hingga 2024, anggaran tersebut dialokasikan melalui LAPAN dan BPPT. Tetapi dengan adanya perubahan organisasi, LAPAN dan BPPT masuk ke dalam organisasi BRIN, mempengaruhi perencanaan pengembangan yang sudah ditetapkan hingga 2024. Permasalahan lain seperti tingkat korosif yang tinggi karena mendarat di laut.
Kemenko Marinves meminta PT DI menginventarisasikan berbagai problematika yang ada. “Kami harap nantinya ada pertemuan lanjut antara PT DI dan berbagai pihak, baik dengan BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN,” ungkap Firdausi Manti Asdep Industri Maritim dan Transportasi.
Pesawat N219 Amfibi yang masuk dalam program Prioritas Riset Nasional (PRN) ini dirancang bisa mendarat di air, sekaligus untuk mendukung wisata maritim. Kepala BPPT Hammam Riza dalam keterangan tertulis pada Agustus lalu menjelaskan, target PRN N219A menunjukkan perkembangan produk inovasi sarana pesawat terbang, sebagai salah satu usaha mencapai target RIPNAS 2030.
Pesawat udara tersebut berukuran kecil menengah dengan penumpang 10–20 orang. Pengerjaan pesawat N319A dilakukan oleh konsorsium PRN. Pesawat N219A merupakan wahana pesawat yang menggunakan floater (sepasang kaki pelampung) di sebelah kiri dan kanan yang diletakkan di bawah badan pesawat sebagai pengganti roda pendarat. Sehingga dapat melakukan lepas landas (takeoff) dan mendarat (landing) di atas permukaan air.
Halaman selanjutnya…