Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan juru bicaranya, Bobi Haryadi, dikatakan fraksi PDI Perjuangan akan memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain pentingnya memahami strategi kebijakan dan kebijaksanaan anggaran sekaligus dengan penjabaran yang pasti harus dikuasai oleh TAPD agar fasilitasi anggaran terhadap OPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta dalam menyusun KUA-PPAS harus seimbang antara perencanaan dan penganggaran.
“Sistem pengelolaan keuangan adalah hal yang amat penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparant, akuntabel, efektif dan efisien dan juga perlu diiringi dengan terciptanya peluang usaha baru sebagai sumber PAD yang dapat mengantarkan kemandirian keuangan daerah, sehingga jika terjadi penurunan dana alokasi umum (DAU) atau pendapatan transfer, maka tidak akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah,” ujarnya.
Kemudian Golkar Plus, dengan juru bicaranya Pauzi SE MIkom, menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama, sebagai berikut, fraksi Partai Golkar Plus menekankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu kami memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat mengingat dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan sampai saat ini.
“Terkait penyusunan APBD Tahun anggaran 2022 Fraksi Partai Golkar Plus mengharapkan kepada Pemda melalui masing-masing OPD agar semua kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan sudah melalui tahapan pembahasan dan sesuai mekanismenya dan telah masuk dalam RKPD untuk menghindari persoalan hukum dibelakang hari. Disamping pembangunan infrastruktur seperti jalan poros, jembatan dan lain-lain yang merupakan akses untuk membuka keterisolasinya beberapa daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapat prioritas utama juga masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat harus juga menjadi perhatian”, jelasnya
Kemudian, dengan juru bicaranya Gerindra Basiran SE MM menyampaikan bahwa fraksi Partai Gerindra mengapresiasi telah disampaikannya Nota RAPBD Tahun anggaran 2022 tepat waktu yang telah disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepulauan Meranti melihat bahwa penyampaian Nota RAPBD tahun Aanggaran 2022 memiliki momentum dan nilai strategis, dimana pada RAPBD tahun 2022 inilah Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada kesempatan perdana dapat menggunakan instrumen APBD untuk mewujudkan program janji politiknya kepada masyarakat yang telah tertuang dalam Perda Rencana RPJMD yang telah disahkan.
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan dan mendorong agar memenuhi dan melaksanakan alokasi belanja daerah yang merupakan mandatori aturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti alokasi anggaran pendidikan 20 persen, alokasi belanja kesehatan 10 persen, alokasi belanja APIP 7 persen, dari total belanja daerah, dan alokasi belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 0,4 persen atau Rp400 juta dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ungkapnya.
Selanjutnya, gabungan PKS-Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya
Al-Amin SPdi MM sangat mengapresiasi telah disampaikan Pengantar Nota keuangan Anggaran Pendapatan tahun 2022. Ini menunjukkan keseriusan pemerintahan dalam Pembahasan APBD Tahun 2022.
“Oleh karena itu kami menginginkan bahwa APBD ini betul-betul berdampak kepada pembangunan daerah dan bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami Fraksi PKS-Nasdem mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan Rp 222 miliar lebih benar-benar terlaksana. Sesuai koridor dan tidak melanggar hukum. Yang paling terpenting adalah adanya jaminan bahwa belanja yang langsung bersentuhan hajat hidup masyarakat banyak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”,(koko)