“Yang ketiga masih ditemukannya ketidaksesuaian, kebutuhan, kualifikasi kelembagaan dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan,” imbuhnya.
Hal ini dinilai dapat merugikan pengguna jasa dan juga tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan bongkar muat.
Dalam acara yang sama ia juga menyebutkan potensi terakhir yang menyebabkan keran korupsi mengalir lancar di pelabuhan.
“Yang keempat kita juga masih bisa menemukan layanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain, seperti layanan karantina dan belum tersedianya berbagai akibat dari keterbatasan sumber daya manusia,” jelasnya.
Menanggapi laporan-laporan tersebut, Luhut meminta agar KPK menuntaskan urusan di pelabuhan yang masih timpang tindih karena sistem di pelabuhan yang beraneka rupa.
“Jadi saya minta pak Firli KPK dengan kami bekerja sama bahu membahu mengatasi ini. Kita buat satu sistem yang dapat bekerja efektif,” pintanya.
Karena sistem yang selama ini berjalan dinilai inefesiensi, masih terdpat data-data yang tidak transparan dan cukup membuat negara rugi.