Jakarta, Owntalk.co.id – Dalam webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan pelabuhan berpotensi menjadi sarang korupsi lancar.
Menurutnya ada 4 sektor yang berpotensi menyebabkan keran korupsi lancar mengalir disana.
“Yang petama adalah ditemukannya otoritas pebuhan yang tidak menggunakan sistem aplikasi,” ucapnya. Kamis (11/11/2021)
Sistem yang dimaksud ialah Inaportner. Sistem yang fungsinya melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi.
Aturan mengenai sistem ini sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelabuhan Kapal dan Barang di Pelabuhan.
Ia juga menyatakan, apabila belum terintegrasinya Inaportnet dengan layanan badan usaha pelabuhan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.
Baca Juga :
- Dasco: Buruh dan Pengusaha Masih Berbeda Pandangan, DPR Kejar RUU Ketenagakerjaan hingga Oktober
- Warga Tanjung Balai Keluhkan Narkoba hingga Keamanan Lingkungan
- 4.200 Pekerja Rentan Jadi Sasaran Program Pemkab Karimun
Yang kedua ialah tidak terekamnya layanan jasa pelabuhan dalam sistem.
“Hal ini memunculkan niat-niat pihak tidak bertanggung jawab untuk bermain mata,” ujar Firli.
Baca Selanjutnya…