PB HMI Pusat Instruksikan Pengurus Daerah Gelar Aksi Demonstrasi Serentak

  • Bagikan
Ilustrasi Demo HMI

Batam, Owntalk.co.id – Masih ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menginstruksikan kepada pengurus Cabang seluruh Indonesia untuk melakukan demonstrasi pada 6,13 dan 16 Agustus 2021.

“Badko dan Cabang HMI melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada tanggal 6 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021,” kata PJ Ketum PB HMI Abdul Muis Amiruddin dalam pernyataannya dilansir Kantor Berita Owntalk. Kamis, (5/8/2021).

Dalam siaran itu, Aksi demonstrasi serentak dipicu karena dalam kajian PB HMI, Pemerintah Jokowi – Ma’ruf dianggap gagal mengatasi banyak persoalan dalam kondisi pandemi covid 19. Sedikitnya, PB HMI merespon sekaligus memberikan kritik dan gagasan terhadap kebijakan dan program pada pelbagai urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa poin penting yang dicatat Kantor Berita Owntalk sebagai kajian PB HMI antara lain, menilai alokasi anggaran dana Covid yang fantastis dipandang bersifat tidak transparan sehingga perlu untuk dibuka kepada publik karena banyak indikasi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah Pusat dan daerah tidak terintegrasi terkait dengan data, baik dalam jumlah penderita maupun penyintas Covid-19.

Belum lagi dalam tiap penyusunan dan pelaksanaannya rakyat dibuat panik dan kaget akan tiap kebijakan dan program baru.

“Pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat merasa belum siap untuk isolasi mandiri sehingga muncul mulai dari panic buying alat kesehatan dan obat-obatan hingga kejadian represifitas meningkat untuk penertiban kegiatan masyarakat,” kata PB HMI.

Baca Juga :

Dalam konteks ketimpangan penyelenggaraan vaksinasi dan fasilitas kesehatan, prioritas pemerintah masih terpusat di Jawa dan Bali.

Padahal realitanya selain di Jawa dan Bali yang memiliki angka kematian tertinggi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan perlu juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Sertifikat vaksin menjadi masalah lain yang akan menjadi diskriminasi maupun hambatan administrasi publik mengingat masih belum merata akses terhadap vaksinasi.

Dalam simpang siurnya data Covid-19 sebagaimana yang kita akses, data
pemerintah bahkan menunjukkan trend covid-19 semakin meningkat hingga 3,3 Juta jiwa pada Juli 2021 yang berarti kebijakan yang telah pemerintah lakukan belum bisa disebut sebagai solusi untuk lepas dari belenggu Covid-19.

PB HMI menilai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Pemerintah harus lebih bersimpati dan berempati terhadap penderitaan rakyat selama Pandemi.

“Penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan keperihatinan juga sikap yang hati-hati dalam menyampaikan pendapat serta merespon keresahan. Keresahan kami jangan dijadikan bahan bercanda ataupun sebagai penghinaan.

Kami hendak berpartisipasi aktif turut serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua HMI Batam, Andriansyah Sinaga menyebut akan juga mengelar aksi demo sesuai instruksi yang diturunkan oleh PB HMI. Dia menyebutkan akan menyampaikan hasil kajian itu di dua tempat yakni DPRD dan Kantor Pemerintahan Kota Batam.

” Kita akan jalankan instruksi PB HMI, dan akan menggelar aksi di dua tempat, DPRD dan Pemko Batam,” kata Andriansyah. (Haikal)

  • Bagikan