Jakarta, Owntalk.co.id – Adanya kebijakan mengenai program vaksinasi gotong royong individu masih menjadi kontroversi. Pasalnya dalam program ini menerangkan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara berbayar.
Program ini awalnya akan digalangkan oleh Kimia Farma, namun karena banyaknya protes dari berbagai pihak, program ini akhirnya ditunda. Salah satu pihak yang memberikan protes mengenai kebijakan ini ialah KPK.
Melalui rapat koordinasi bersama kementerian terkait, Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan bahwa program vaksinasi berbayar ini berpotensi menimbulkan kasus korupsi.
“Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program,” Ungkap Firli pada Rabu (14/7).
Namun dengan sanggahannya itu, Firli juga menyebutkan beberapa masukan untuk mencegah korupsi terjadi pada program vaksinasi berbayar ini.
Firli mengungkapkan bahwa pihaknya memahami keinginan untuk mempercepat vaksinasi untuk itu diberlakukannya program vaksinasi berbayar ini.
KPK menyarankan pelaksanaan vaksinasi berbayar ini tidak hanya dilakukan Kimia Farma, walaupun telah dilengkapi Permenkes namun potensi penyelewengan tetap tinggi baik dari sisi medis dan kontrol vaksin. Selain itu efektivitasnya akan lebih rendah lantaran jangkauan Kimia Farma yang terbatas.
KPK juga menyarankan bahwa vaksin berbayar ini hanya dilakukan dengan menggunakan Vaksin Gotong Royong seperti Sinopharm, Moderna dan Cansino.
“Tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema COVAX,” Ujar Firli.
Selain itu juga program ini perlu adanya transparansi alokasi dan penggunaan Vaksin Gotong Royong dan dalam pelaksanaannya pun harus melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota seperti RS swasta atau kantor pelayanan pajak.
Selanjutnya dalam pelaksanaan program ini, kemenkes harus menentukan jumlah, jenis, harga vaksin serta mekanisme vaksinasi berdasarkan amanat Perpres Nomor 99/2020.
Firli juga menambahkan perlunya membangunsistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin berbayar untuk individu secara transparan, akuntabel, dan pastikan tidak terjadi korupsi.
Terakhir, Firli menyebutkan bahwa kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dari program ini ialah dengan data.
“Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi,” kata Firli